Istana Bantah Jokowi Terapkan Politik Pecah Belah Parpol
Jum'at, 15 Mei 2015 - 21:59 WIB
Istana Bantah Jokowi Terapkan Politik Pecah Belah Parpol
A
A
A
JAKARTA - Pihak Istana membantah pemerintah Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan politik pecah belah partai politik seperti yang terjadi pada Partai PPP dan Golkar.
Menurut Direktur II Deputi 5 Staf Kepresidenan Irwan Suhanto, banyak pihak berpandangan Jokowi menggunakan instrumen kekuasaan buat memecah belah parpol. Namun, pandangan itu dianggap salah kaprah. Pasalnya, konflik partai diciptakan oleh internal mereka sendiri.
"(Pecah partai) costnya besar. Tetapi kemudian ada anasir-anasir yang ingin pecah partai. Jokowi tidak terlibat dalam keputusan SK Menkumham," ujar Irwan saat diskusi 'Demokrasi Era Jokowi-JK dan Politik Pecah Belah Partai' di Universitas Ibnu Chaldun, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (15/5/2015).
Irwan menyatakan, sejatinya di era sistem presidensial tidak dibenarkan adanya kubu-kubuan atau koalisi. Namun faktanya, justru parlemen membentuk dua kekuatan koalisi. Sehingga pemerintah kerap tersandera dengan kepentingan koalisi tersebut.
Menurutnya, jika konstitusi sepakat menjadikan sistem presidensial yang dianut, maka seluruh kekuatan disebutnya harus melebur dalam persatuan nasional. Katanya, objektivitas yang harus dikedepankan lebih kepada mengkritisi kebijakan bukan tarik menarik kepentingan.
"Sikap Jokowi jelas jadi pemimpin 250 juta rakyat dan juga pemimpin di seluruh partai-partai yang ada. Praktik pecah belah partai tidak bisa kita lakukan ini era terbuka. Media bisa menguasai pikiran-pikiran publik," pungkasnya.
Menurut Direktur II Deputi 5 Staf Kepresidenan Irwan Suhanto, banyak pihak berpandangan Jokowi menggunakan instrumen kekuasaan buat memecah belah parpol. Namun, pandangan itu dianggap salah kaprah. Pasalnya, konflik partai diciptakan oleh internal mereka sendiri.
"(Pecah partai) costnya besar. Tetapi kemudian ada anasir-anasir yang ingin pecah partai. Jokowi tidak terlibat dalam keputusan SK Menkumham," ujar Irwan saat diskusi 'Demokrasi Era Jokowi-JK dan Politik Pecah Belah Partai' di Universitas Ibnu Chaldun, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (15/5/2015).
Irwan menyatakan, sejatinya di era sistem presidensial tidak dibenarkan adanya kubu-kubuan atau koalisi. Namun faktanya, justru parlemen membentuk dua kekuatan koalisi. Sehingga pemerintah kerap tersandera dengan kepentingan koalisi tersebut.
Menurutnya, jika konstitusi sepakat menjadikan sistem presidensial yang dianut, maka seluruh kekuatan disebutnya harus melebur dalam persatuan nasional. Katanya, objektivitas yang harus dikedepankan lebih kepada mengkritisi kebijakan bukan tarik menarik kepentingan.
"Sikap Jokowi jelas jadi pemimpin 250 juta rakyat dan juga pemimpin di seluruh partai-partai yang ada. Praktik pecah belah partai tidak bisa kita lakukan ini era terbuka. Media bisa menguasai pikiran-pikiran publik," pungkasnya.
(kri)
