Romi Pede PPP Bisa Ikut Pilkada Serentak
Selasa, 12 Mei 2015 - 05:24 WIB
Romi Pede PPP Bisa Ikut Pilkada Serentak
A
A
A
BOGOR - Kisruh dualisme dalam tubuh partai berdampak pada ketidakpastian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada akhir tahun ini.
Namun, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuzy atau Romi optimistis PPP akan tetap mengikuti pilkada nanti. Dia menganggap keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menngesahkan muktamar versi Surabaya menjadi pegangan PPP untuk bisa mengikuti pilkada serentak.
"Dari Peraturan KPU terakhir sudah jelas KPU berpedoman kepada putusan pengadilan yang bersifat inkracht (berkekuatan hukum tetap). Artinya bila tidak ada putusan pengadilan yang bersifat inkracht, secara mudah bisa kita tarik kesimpulan kepengurusan yang terdaftar di Kemenkumham itu yang menjadi pegangan," tutur Romi usai membuka Musyawarah Wilayah Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat, Senin (11/5/2015).
Menurut dia, PPP hasil Muktamar Surabaya sudah disahkan oleh Menhumkam sehingga KPU tidak memiliki dasar untuk melarang PPP mengikuti pilkada. Dia memastikan PPP akan melakukan pendaftaran pilkada pada 26-28 Juli mendatang.
Sekadar informasi, di Jawa Barat ada delapan kota/kabupaten yang akan menggelar pilkada. Dia menargetkan kader internal PPP bisa memenangi pilkada di dua kota atau kabupaten. "Tapi salah satunya kita pastikan di Kota Tasikmalaya," tuturnya.
Namun, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuzy atau Romi optimistis PPP akan tetap mengikuti pilkada nanti. Dia menganggap keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menngesahkan muktamar versi Surabaya menjadi pegangan PPP untuk bisa mengikuti pilkada serentak.
"Dari Peraturan KPU terakhir sudah jelas KPU berpedoman kepada putusan pengadilan yang bersifat inkracht (berkekuatan hukum tetap). Artinya bila tidak ada putusan pengadilan yang bersifat inkracht, secara mudah bisa kita tarik kesimpulan kepengurusan yang terdaftar di Kemenkumham itu yang menjadi pegangan," tutur Romi usai membuka Musyawarah Wilayah Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat, Senin (11/5/2015).
Menurut dia, PPP hasil Muktamar Surabaya sudah disahkan oleh Menhumkam sehingga KPU tidak memiliki dasar untuk melarang PPP mengikuti pilkada. Dia memastikan PPP akan melakukan pendaftaran pilkada pada 26-28 Juli mendatang.
Sekadar informasi, di Jawa Barat ada delapan kota/kabupaten yang akan menggelar pilkada. Dia menargetkan kader internal PPP bisa memenangi pilkada di dua kota atau kabupaten. "Tapi salah satunya kita pastikan di Kota Tasikmalaya," tuturnya.
(dam)
