Klarifikasi Pernyataan Abbott, Menlu Australia Telepon JK
Kamis, 19 Februari 2015 - 20:01 WIB
Klarifikasi Pernyataan Abbott, Menlu Australia Telepon JK
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Australia membantah telah mengancam Indonesia mengenai rencana eksekusi dua terpidana mati Bali Nine, Andrew Chan and Myuran Sukumaran.
Klarifikasi itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia, Julia Bishop kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), tadi siang melalui sambungan telepon.
"Tadi siang sekitar jam 12.00 WIB, Menlu Australia Julia Bishop telepon Pak Jusuf Kalla," ujar Juru Bicara JK, Husain Abdullah, di Restoran Phoenam, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2015).
"Berusaha memberi penjelasan bahwa pemerintahannya itu tak bermaksud ada pamrih dengan bantuan yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu di Aceh ketika terjadi Tsunami," imbuhnya.
Dia mengatakan, Menlu Australia Julia Bishop menjelaskan, pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott sebelumnya yang mengungkit bantuan saat Indonesia dilanda Tsunami hanya menggambarkan antar Indonesia dengan Australia sudah lama menjalin kerja sama.
"Termasuk kerja sama di bidang kemanusiaan seperti yang pernah berlangsung. Jadi mereka menampik dia ada pamrih dengan bantuan itu. Jadi itu saya kira yang ingin dia luruskan," ungkapnya.
Dalam percakapan tadi siang, lanjut dia, Pemerintah Australia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Indonesia, karena menunda pelaksanaan hukuman mati terhadap dua anggota Bali Nine.
Selain itu, kata dia, pemerintah Australia siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memerangi masalah peredaran narkoba.
"Karena Australia juga korban dari masalah seperti ini (narkoba)," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Wapres JK menyampaikan Indonesia menunda pelaksanaan eksekusi mati itu, hingga tiga minggu atau sebulan.
"Dan juga ada aspek teknis yang harus dipersiapkan sebelum hal itu dilakukan," ucapnya.
Wapres JK, sambung dia, menyampaikan kesediaan Indonesia meningkatkan kerja sama di kawasan untuk mengurangi peredaran narkoba.
"Pak JK meminta masyarakat Australia untuk memahami sikap pemerintah Indonesia dan hukum yang berlaku di Indonesia, apalagi karena kita ini banyak jadi korban narkoba," ungkapnya.
Sebelumnya, PM Australia Tonny Abbott meminta Indonesia untuk mengingat kontribusi Australia saat membantu bencana tsunami.
Klarifikasi itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia, Julia Bishop kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), tadi siang melalui sambungan telepon.
"Tadi siang sekitar jam 12.00 WIB, Menlu Australia Julia Bishop telepon Pak Jusuf Kalla," ujar Juru Bicara JK, Husain Abdullah, di Restoran Phoenam, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2015).
"Berusaha memberi penjelasan bahwa pemerintahannya itu tak bermaksud ada pamrih dengan bantuan yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu di Aceh ketika terjadi Tsunami," imbuhnya.
Dia mengatakan, Menlu Australia Julia Bishop menjelaskan, pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott sebelumnya yang mengungkit bantuan saat Indonesia dilanda Tsunami hanya menggambarkan antar Indonesia dengan Australia sudah lama menjalin kerja sama.
"Termasuk kerja sama di bidang kemanusiaan seperti yang pernah berlangsung. Jadi mereka menampik dia ada pamrih dengan bantuan itu. Jadi itu saya kira yang ingin dia luruskan," ungkapnya.
Dalam percakapan tadi siang, lanjut dia, Pemerintah Australia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Indonesia, karena menunda pelaksanaan hukuman mati terhadap dua anggota Bali Nine.
Selain itu, kata dia, pemerintah Australia siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memerangi masalah peredaran narkoba.
"Karena Australia juga korban dari masalah seperti ini (narkoba)," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Wapres JK menyampaikan Indonesia menunda pelaksanaan eksekusi mati itu, hingga tiga minggu atau sebulan.
"Dan juga ada aspek teknis yang harus dipersiapkan sebelum hal itu dilakukan," ucapnya.
Wapres JK, sambung dia, menyampaikan kesediaan Indonesia meningkatkan kerja sama di kawasan untuk mengurangi peredaran narkoba.
"Pak JK meminta masyarakat Australia untuk memahami sikap pemerintah Indonesia dan hukum yang berlaku di Indonesia, apalagi karena kita ini banyak jadi korban narkoba," ungkapnya.
Sebelumnya, PM Australia Tonny Abbott meminta Indonesia untuk mengingat kontribusi Australia saat membantu bencana tsunami.
(maf)
