Pernyataan Jokowi-JK Dinilai Picu Kepanikan Masyarakat

JAKARTA - Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak bisa diputuskan begitu saja oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun butuh pertimbangan beberapa pihak, termasuk persetujuan di DPR.

Maka itu, kebijakan pembatasan subsidi BBM dari 46 juta kilo liter menjadi 43 juta kilo liter yang diterapkan SBY dianggap sudah tepat. Apalagi, pada waktu yang sama, langkah pengendalian BBM bersubsidi juga telah diupayakan.

"Apalagi kuaota subsidi BBM, kebijakan itu selalu harus atas persetujuan DPR,"ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Ikhsan Modjo di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2014).

Pada kesempatan itu, Ikhsan juga mengkritik sikap Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang dianggap memicu terjadinya kepanikan masyarakat terhadap kebutuhan BBM.

"Antrean panjang di SPBU tidak serta-merta akibat langkah pembatasan oleh Pertamina. Ini ada fenomena panick buying, karena statemen Jokowi dan JK yang mendorong penaikan harga BBM. Hal itu yang menimbulkan kepanikan di masyarakat," cetusnya.

Menurutnya, spekulasi kenaikan harga akibat pernyataan Jokowi-JK akan berakibat pada eskalasi penyelewengan yang meningkat, termasuk penimbunan dan pembelian BBM yang tidak tepat.

"Hal tersebut yang tidak bisa kita kontrol. Itu kenapa SBY tidak menaikkan harga BBM hingga 20 oktober 2014 mendatang," tandasnya.