alexa snippet

Sekolah politik

Sekolah politik
Ilustrasi (Ist)
A+ A-
Terungkapnya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kader-kader partai politik (Parpol) yang menjadi pejabat negara, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, memunculkan berbagai kesimpulan.

Citra parpol sebagai lembaga resmi yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk melakukan rekrutmen calon pemimpin negara semakin diragukan dengan banyaknya kasus korupsi itu.

Sebut saja nama Luthfi Hasan Ishaaq, Andi Mallarangeng, M Nazaruddin, Angela Sondakh, dan sejumlah nama lain yang sudah divonis ataupun yang sedang menjalani proses hukum.

Tidak hanya di level nasional, keterlibatan sejumlah kader parpol yang menduduki jabatan di pemerintahan maupun parlemen di tingkat daerah juga tidak kalah dahsyat.

Kalau ditotal,jumlahnya bisa ratusan. Logika kita kemudian bertanya: mengapa mayoritas koruptor adalah kader parpol? Apa faktor yang menyebabkannya? Apakah sistem politik kita yang tidak tegas mengatur sehingga biaya politik di semua level begitu besar.

Sudah bukan rahasia lagi, sampai sekarang ini uang masih menjadi faktor yang paling menentukan proses perekrutan jabatan-jabatan politik yang akan menentukan hajat hidup orang banyak.

Sistem di internal parpol pun tak lepas dari faktor uang. Misal, setiap calon anggota legislatif harus kerja keras mendapatkan daerah pemilihan (dapil) yang strategis yang ditentukan oleh pimpinan parpol. Kemudian, mereka juga harus mencari logistik untuk kampanye di dapil masing-masing yang tentu saja jumlahnya sangat besar.

Artinya belum apa-apa seorang caleg harus memiliki modal uang dalam jumlah besar, sebelum bertarung di pemilu. Itu pun belum tentu terpilih. Nah, biaya politik yang tidak terukur inilah menjadi penyebab korupsi di lembaga negara semakin merajalela.

Dengan masa jabatan terbatas (5 tahunan), seorang politikus yang menjadi pejabat publik harus balik modal (corruption by need), atau bahkan jika bisa mendapatkan keuntungan dan kekayaan pribadi (corruption by greed).

Ini menjadi lingkaran setan yang sulit diputus,karena semua kait-mengait,ada hukum sebab akibat. Jika tidak ada langkah besar mengubah itu semua, mustahil korupsi di lembaga negara bisa diberantas. Yang terjadi sekarang hanya seperti giliran saja, siapa yang sedang sial tercium oleh KPK. Bagi yang tidak tercium,praktik korupsi akan terus berlanjut.

dibaca 2.180x
halaman ke-1 dari 2
loading gif
Top