Sekolah politik

Sekolah politik
Ilustrasi (Ist)
A+ A-
Terungkapnya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kader-kader partai politik (Parpol) yang menjadi pejabat negara, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, memunculkan berbagai kesimpulan.

Citra parpol sebagai lembaga resmi yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk melakukan rekrutmen calon pemimpin negara semakin diragukan dengan banyaknya kasus korupsi itu.

Sebut saja nama Luthfi Hasan Ishaaq, Andi Mallarangeng, M Nazaruddin, Angela Sondakh, dan sejumlah nama lain yang sudah divonis ataupun yang sedang menjalani proses hukum.

Tidak hanya di level nasional, keterlibatan sejumlah kader parpol yang menduduki jabatan di pemerintahan maupun parlemen di tingkat daerah juga tidak kalah dahsyat.

Kalau ditotal,jumlahnya bisa ratusan. Logika kita kemudian bertanya: mengapa mayoritas koruptor adalah kader parpol? Apa faktor yang menyebabkannya? Apakah sistem politik kita yang tidak tegas mengatur sehingga biaya politik di semua level begitu besar.

Sudah bukan rahasia lagi, sampai sekarang ini uang masih menjadi faktor yang paling menentukan proses perekrutan jabatan-jabatan politik yang akan menentukan hajat hidup orang banyak.

Sistem di internal parpol pun tak lepas dari faktor uang. Misal, setiap calon anggota legislatif harus kerja keras mendapatkan daerah pemilihan (dapil) yang strategis yang ditentukan oleh pimpinan parpol. Kemudian, mereka juga harus mencari logistik untuk kampanye di dapil masing-masing yang tentu saja jumlahnya sangat besar.


Selanjutnya...
dibaca 2.066x
Halaman 1 dari 3
Top