alexa snippet

Dua Tahun Jokowi-JK

Kekuasaan Tidak Boleh Dimonopoli

Kekuasaan Tidak Boleh Dimonopoli
Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro menilai Indonesia akan menjalani tahun politik yang panjang. Dari mulai perhelatan pilkada serentak, sampai pemilu nasional. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
PEMILIHAN  Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 telah mengantarkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menjadi orang nomor satu dan dua di negeri ini.

Tidak mudah bagi Jokowi-JK untuk memimpin negeri berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa ini. Tidak hanya kompleksitas persoalan, keduanya juga harus memenuhi harapan rakyatnya yang memiliki latar belakang dan kepentiangan berbeda-beda. Begitu pun menghadapi berbagai kepentingan yang dibawa oleh partai politik.

Bagaimanakah Jokowi-JK menghadapi tantangan tersebut? Apakah mereka sudah memenuhi harapan rakyat yang dipimpinnya?

Berikut pandangan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  (LIPI) Siti Zuhro mengenai dua tahun perjalanan Pemerintah Jokowi-JK.

Bagaimana pandangan Anda tentang perjalanan Pemerintah Jokowi-JK selama dua tahun?

Satu sisi kepemimpinan Jokowi-JK terkesan egalitarianisme. Posisi dan jabatan seperti menteri dan pimpinan lembaga sudah tidak sakral lagi. Para menteri-menterinya juga tidak power culture atau tidak menggunakan kekuasaan secara berlebihan.

Itu mungkin alasan anggota kabinet mengenakan kemeja putih agar lebih terlihat sederhana. Itu hal positif, bagaimana mencairkan suasana kabinet yang tidak power culture dan memiliki motivasi untuk membenahi internal birokrasi dan memiliki perspektif tinggi terhadap pembangunan.

Lalu bagaimana kinerja pemerintah, apakah kira-kira sudah sesuai keinginan Jokowi?

Terhadap eksekusi-eksekusi program milik Presiden, muncul pernyataan dari Jokowi semua menteri itu menjalankan tupoksi (tugas pokok fungsi) presiden dan programnya presiden.

Apabila ada menteri yang tidak memiliki performance yang bagus dalam menjalankan program presiden, berarti ada yang salah. Semua konsep atau prinsip-prinsip yang dibuat pemerintah sangat mempertaruhkan kredibilitas Jokowi-JK sebagai pemimpin.

Sebagai pemimpin, leadership keduanya dirasakan secara luas oleh masyarakat indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa yang dirasakan dua tahun ini memang beban-beban yang khususnya berkaitan dengan ekonomi.

Beban-beban itu dirasakan, khususnya bagi masyarakat yang kurang beruntung, kalangan menengah ke bawah cenderung mengatakan kesuilitan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar semakin berat seiring dengan kenaikan harga-harga yang membumbung tinggi seperti beras, gula, garam bawang merah, cabai merah. Presiden juga dianggap belum bisa langsung menjawab kesulitan yang dialami masyarakat.

dibaca 7.656x
halaman ke-1 dari 4
loading gif
Top