Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
KPK Telusuri Aliran Suap Proyek hingga Lelang Jabatan untuk Bupati Bangkalan
loading...
KPK masih terus menelusuri aliran uang dugaan suap yang diterima Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menelusuri aliran uang dugaan suap yang diterima Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (RALAI). Abdul Latif Amin Imron diduga menerima suap terkait sejumlah proyek pekerjaan hingga lelang jabatan di lingkungan Pemkab Bangkalan.
Dugaan penerimaan berbagai suap Abdul Latif Amin Imron itu diselisik KPK lewat sejumlah saksi yakni, anggota Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan M Sodiq; PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bangkalan Hery Lianto Putra; Ketua ULP Bangkalan M Ridwan; pihak swasta Diana Kusumawati.
Kemudian, Kabag Hukum Setda Bangkalan Masyhudunnury; Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Bangkalan Erwin Yoesoef; mantan Pj Sekda Bangkalan Ishak Sudibyo alias Yoyok; Kepala Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi BKPSDA Bangkalan Nauval Farisy; serta Wiraswasta Zaenab Zuraidah.
"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan penerimaan uang oleh tersangka RALAI dari para ASN Pemda Bangkalan yang mengikuti seleksi jabatan. Selain itu, didalami juga adanya aliran uang dari pemberian pihak swasta yang mendapatkan proyek pekerjaan di Pemkab Bangkalan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (13/1/2023).
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) sebagai tersangka. Abdul Latif Amin Imron ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait lelang jabatan dan pengaturan proyek di lingkungan Bangkalan.
Abdul Latif Amin Imron ditetapkan tersangka suap lelang jabatan bersama dengan lima orang lainnya yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan, Agus Eka Leandy; Kadis PUPR Bangkalan Wildan Yulianto.
Kemudian, Kadis Ketahanan Pangan Bangkalan Achmad Mustaqim; Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan, Hosin Jamili; serta Kadis Lerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Salman Hidayat.
Dalam perkara ini, Abdul Latif Amin Imron diduga menerima suap sebesar Rp5,3 miliar melalui orang kepercayaannya. Uang suap itu berkaitan dengan lelang jabatan serta pengaturan proyek di Bangkalan.
Dugaan penerimaan berbagai suap Abdul Latif Amin Imron itu diselisik KPK lewat sejumlah saksi yakni, anggota Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan M Sodiq; PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bangkalan Hery Lianto Putra; Ketua ULP Bangkalan M Ridwan; pihak swasta Diana Kusumawati.
Kemudian, Kabag Hukum Setda Bangkalan Masyhudunnury; Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Bangkalan Erwin Yoesoef; mantan Pj Sekda Bangkalan Ishak Sudibyo alias Yoyok; Kepala Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi BKPSDA Bangkalan Nauval Farisy; serta Wiraswasta Zaenab Zuraidah.
"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan penerimaan uang oleh tersangka RALAI dari para ASN Pemda Bangkalan yang mengikuti seleksi jabatan. Selain itu, didalami juga adanya aliran uang dari pemberian pihak swasta yang mendapatkan proyek pekerjaan di Pemkab Bangkalan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (13/1/2023).
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) sebagai tersangka. Abdul Latif Amin Imron ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait lelang jabatan dan pengaturan proyek di lingkungan Bangkalan.
Abdul Latif Amin Imron ditetapkan tersangka suap lelang jabatan bersama dengan lima orang lainnya yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan, Agus Eka Leandy; Kadis PUPR Bangkalan Wildan Yulianto.
Kemudian, Kadis Ketahanan Pangan Bangkalan Achmad Mustaqim; Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan, Hosin Jamili; serta Kadis Lerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Salman Hidayat.
Dalam perkara ini, Abdul Latif Amin Imron diduga menerima suap sebesar Rp5,3 miliar melalui orang kepercayaannya. Uang suap itu berkaitan dengan lelang jabatan serta pengaturan proyek di Bangkalan.
(cip)
Explore More