KPK Kantongi Jejak Buronan Pasutri Penyuap AKBP Bambang Kayun
Jum'at, 13 Januari 2023 - 12:28 WIB
loading...
KPK mengaku sudah mengantongi jejak pelarian hingga komunikasi terakhir pasangan suami istri (pasutri), Emilya Said dan Herwansyah penyuap AKBP Bambang Kayun. Foto/ANTARA
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mengantongi jejak pelarian hingga komunikasi terakhir pasangan suami istri (pasutri) buronan Bareskrim Polri,Emilya Said dan Herwansyah. Emilya Said dan Herwansyah merupakan penyuap perwira kepolisian AKBP Bambang Kayun (BK).
Jejak pelarian hingga komunikasi terakhir pasutri tersebut dikantongi KPK dari seorang saksi, Ibu Rumah Tangga (IRT) Sintasari. KPK mengantongi informasi bahwa Sintasari pernah berkomunikasi dengan pasutri buronan mabes Polri tersebut. KPK langsung mengonfirmasi informasi tersebut ke Sintasari. Baca juga: Ketua KPK Minta AKBP Bambang Kayun Terbuka soal Aliran Dana
"Sintasari (Ibu Rumah Tangga), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan interaksi komunikasi saksi dengan Emilya Said dan Herwansyah yang menjadi DPO Penyidik Bareksrim Mabes Polri," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (13/1/2023).
Sementara itu, terdapat satu saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Bambang Kayun. Saksi tersebut yakni, seorang Pengacara Akhmad Kholid. KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Akhmad Kholid.
"Akhmad Kholid (Pengacara), saksi tidak hadir dan konfirmasi untuk di jadwal ulang," terang Ali.
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan oknum AKBP Bambang Kayun (BK) sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi pengurusan perkara. Bambang Kayun diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp56 miliar hingga mobil mewah.
Bambang Kayun disinyalir menerima suap sebesar Rp6 miliar ditambah satu unit mobil mewah dari tersangka Polri, Emilya Said (ES) dan Herwansyah (HW) secara bertahap. Emilya dan Herwansyah merupakan pasangan suami istri yang sedang berperkara di Polri.
Adapun, suap tersebut berkaitan dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (PT ACM). Atas ulahnya Bambang Kayun, pasangan suami istri tersebut berhasil kabur ke luar negeri. Pihak kepolisian hingga kini masih memburu pasutri tersebut.
Dalam perkara ini, Bambang menerima kisaran Rp5 miliar pada tahun 2016. Uang itu diberikan karena Bambang telah membantu memberikan saran terkait gugatan praperadilan yang diajukan Emilya dan Herwansyah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kemudian, Bambang Kayun disinyalir juga menerima satu unit mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri. Tak hanya itu, Bambang juga menerima Rp1 miliar untuk membantu pengurusan perkara Emilya dan Herwansyah.
Sementara itu, KPK sedang mendalami dugaan penerimaan gratifikasi Bambang Kayun ketika masih menjabat sebagai Kassubag Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri. Bambang diduga menerima gratifikasi senilai Rp50 miliar dari sejumlah pihak. Baca juga: Polri Dukung Langkah KPK Terkait Kasus Suap AKBP Bambang Kayun
Atas perbuatannya, Bambang Kayun disangkakan Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Jejak pelarian hingga komunikasi terakhir pasutri tersebut dikantongi KPK dari seorang saksi, Ibu Rumah Tangga (IRT) Sintasari. KPK mengantongi informasi bahwa Sintasari pernah berkomunikasi dengan pasutri buronan mabes Polri tersebut. KPK langsung mengonfirmasi informasi tersebut ke Sintasari. Baca juga: Ketua KPK Minta AKBP Bambang Kayun Terbuka soal Aliran Dana
"Sintasari (Ibu Rumah Tangga), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan interaksi komunikasi saksi dengan Emilya Said dan Herwansyah yang menjadi DPO Penyidik Bareksrim Mabes Polri," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (13/1/2023).
Sementara itu, terdapat satu saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Bambang Kayun. Saksi tersebut yakni, seorang Pengacara Akhmad Kholid. KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Akhmad Kholid.
"Akhmad Kholid (Pengacara), saksi tidak hadir dan konfirmasi untuk di jadwal ulang," terang Ali.
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan oknum AKBP Bambang Kayun (BK) sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi pengurusan perkara. Bambang Kayun diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp56 miliar hingga mobil mewah.
Bambang Kayun disinyalir menerima suap sebesar Rp6 miliar ditambah satu unit mobil mewah dari tersangka Polri, Emilya Said (ES) dan Herwansyah (HW) secara bertahap. Emilya dan Herwansyah merupakan pasangan suami istri yang sedang berperkara di Polri.
Adapun, suap tersebut berkaitan dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (PT ACM). Atas ulahnya Bambang Kayun, pasangan suami istri tersebut berhasil kabur ke luar negeri. Pihak kepolisian hingga kini masih memburu pasutri tersebut.
Dalam perkara ini, Bambang menerima kisaran Rp5 miliar pada tahun 2016. Uang itu diberikan karena Bambang telah membantu memberikan saran terkait gugatan praperadilan yang diajukan Emilya dan Herwansyah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kemudian, Bambang Kayun disinyalir juga menerima satu unit mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri. Tak hanya itu, Bambang juga menerima Rp1 miliar untuk membantu pengurusan perkara Emilya dan Herwansyah.
Sementara itu, KPK sedang mendalami dugaan penerimaan gratifikasi Bambang Kayun ketika masih menjabat sebagai Kassubag Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri. Bambang diduga menerima gratifikasi senilai Rp50 miliar dari sejumlah pihak. Baca juga: Polri Dukung Langkah KPK Terkait Kasus Suap AKBP Bambang Kayun
Atas perbuatannya, Bambang Kayun disangkakan Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
(kri)
Lihat Juga :
