Anggaran Ibu Kota Baru Dialihkan untuk Tangani Covid-19, Anis Ingatkan Harus Tepat Sasaran
loading...
Mural lawan corona. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggaran infrastruktur dasar ibu kota baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dialihkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Menanggapi hal itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menilai Rp89,472 triliun anggaran persiapan pemindahan ibu kota baru dalam APBN 2020 akan sangat berarti jika dialihkan penggunaannya untuk penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19, yang dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat banyak.
"Dana sejumlah 89,4 triliun itu sangat signifikan untuk dibuat program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat," kata Anis Byarwati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2020).
Kendati demikian, terkait dengan kebijakan pengalihan anggaran ibu kota baru yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Anis memberikan catatan khusus. "Pengalihan anggaran ini harus benar-benar digunakan tepat sasaran. Jangan sampai banyak anggaran dialihkan tapi dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat banyak," kata anggota Komisi XI DPR RI ini. (Baca juga: Kasus Corona 27 April 2020: 9.096 Positif, 1.151 Sembuh, dan 765 Meninggal ).
Anis pun menekankan agar pemerintah membuat perencanaan dan sistem yang baik, agar bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 itu benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak dan berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pemerintah perlu pastikan, dana bantuan untuk masyarakat yang turun, benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak secara ekonomi dan membutuhkan," katanya.
Anis pun mengaku telah menyuarakan gagasan penundaan penyiapan proyek ibu kota baru agar anggaran dan kerja pemerintah bisa difokuskan pada penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 sejak 3 April 2020. Saat itu, Anis meminta Omnibus Law Cipta Kerja segera ditarik dan menunda agenda pemindahan ibu kota. "Gunakan anggarannya untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi rakyat," katanya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, selain anggaran infrastruktur dasar proyek ibu kota baru, Kementerian PUPR mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp120 triliun, sebagian sudah dialihkan.
"Dana sejumlah 89,4 triliun itu sangat signifikan untuk dibuat program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat," kata Anis Byarwati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2020).
Kendati demikian, terkait dengan kebijakan pengalihan anggaran ibu kota baru yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Anis memberikan catatan khusus. "Pengalihan anggaran ini harus benar-benar digunakan tepat sasaran. Jangan sampai banyak anggaran dialihkan tapi dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat banyak," kata anggota Komisi XI DPR RI ini. (Baca juga: Kasus Corona 27 April 2020: 9.096 Positif, 1.151 Sembuh, dan 765 Meninggal ).
Anis pun menekankan agar pemerintah membuat perencanaan dan sistem yang baik, agar bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 itu benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak dan berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pemerintah perlu pastikan, dana bantuan untuk masyarakat yang turun, benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak secara ekonomi dan membutuhkan," katanya.
Anis pun mengaku telah menyuarakan gagasan penundaan penyiapan proyek ibu kota baru agar anggaran dan kerja pemerintah bisa difokuskan pada penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 sejak 3 April 2020. Saat itu, Anis meminta Omnibus Law Cipta Kerja segera ditarik dan menunda agenda pemindahan ibu kota. "Gunakan anggarannya untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi rakyat," katanya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, selain anggaran infrastruktur dasar proyek ibu kota baru, Kementerian PUPR mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp120 triliun, sebagian sudah dialihkan.
(zik)
Lihat Juga :
