Dibanding Sibuk Reshuffle, Presiden Sebaiknya Fokus Siapkan Pemilu Berkualitas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang memiliki hak prerogatif dalam perombakan kabinet atau reshuffle , namun hak prerogatif itu tidak boleh digunakan sewenang-wenang. Hal ini ditegaskan oleh Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro.

Menurut Siti Zuhro, dalam menjalankan hak prerogatif tersebut, Presiden harus mendengar suara rakyat, bukan suara satu-dua elite atau satu partai politik saja.

"Di tahun politik ini dan menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, sebaiknya Presiden lebih fokus untuk menyiapkan Pemilu yang berkualitas dan mencegah kegaduhan Pemilu," kata Siti Zuhro menanggapi polemik reshuffle, Jumat (6/1/2023).

Pengamat politik ini menyarankan Presiden Jokowi, lebih mensolidkan kabinet sehingga menteri-menteri bekerja secara profesional untuk mendukung target pemerintah dalam berbagai bidang.

Baca juga: Buka Peluang Reshuffle Kabinet, Jokowi: Nanti Diputuskan

Untuk meredakan poliemik di publik, Siti Zuhro mengusulkan agar Presiden Jokowi berinisiatif menjalin komunikasi dengan elite partai pendukung atau partai koalisi.

"Segera undang pimpinan partai koalisi dan komunikasikan isu yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat mengurangi kegaduhan," tegasnya.

Dikemukakan Siti Zuhro, bukankah ketika awal pembentukan koalisi dan pembahasan calon menteri, Presiden Jokowi rajin berkomunikasi dengan para pemimpin partai koalisi. Nah saatnya ketika publik disuguhkan perdebatan koalisi dan reshuffle, maka ini perlu dibicarakan bersama di tingkat koalisi, bukan dibiarkan berkembang liar.

"Dengan cara mengundang dan mendiskusikan masalah-masalah yang krusial di publik menyangkut koalisi, masyarakat diberi pendidikan politik yang baik. Ini memberikan kedewasaan dan pencerahan politik bagi masyarakat banyak. Bukankan visi besar Pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf untuk membangun SDM unggul. Jadi suguhkan sesuatu yang mencerahkan," papar Siti Zuhro.

Menyinggung usulan sejumlah elite PDIP yang terus mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet dan mengganti menteri dari Partai Nasdem, hanya karena partai ini mencalonkan Presiden lebih awal, menurut Siti Zuhro, langkah tersebut bisa disebut melanggar etika politik.