Jangan Hanya ASN yang Dipensiunkan Cepat
Rabu, 28 Desember 2022 - 20:21 WIB
loading...
A
A
A
Tapi perlu dilihat juga dari sisi kemampuan negara dalam memberikan gaji kepada ASN yang menyedot 15%dari belanja APBN pada 2022 atau sekitar Rp400 triliun, tentu ini bukan jumlah pengeluaran yang kecil. Bahkan masuk salah satu pengeluaran terbesar. Meskipun bukan yang paling besar.
Dari sisi kekuatan, sebenarnya birokrasi adalah yang paling pantas diandalkan dalam setiap rezim yang menjanjikan pembangunan untuk menyejahterakan rakyat.
Meskipun faktanya negeri ini juga kaya sumber daya alam (SDA) dengan modal kapital yang sangat besar, keduanya tidak berarti apa-apa jika birokrasi sebagai motor penggerak pembangunannya loyo, lembek, tidak berdaya. Tapi jika birokrasinya tangguh, cekatan, cakap, berintegritas tinggi, luwes, adaptif, dan kolaboratif, 75% masalah sudah teratasi. Bahkan di negara yang miskin SDA seperti Jepang, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, dan beberapa yang lain, mereka bisa berbuat banyak karena sumber daya manusia (SDM)-nya bagus dan kuat. Berarti birokrasi dan SDM adalah kunci dalam pembangunan.
Bagaimana di Indonesia? Sebenarnya kita memiliki dua modal besar, yakni jumlah penduduk yang besar sekaligus sumber daya alam yang melimpah. Tapi mengapa pendapatan per kapita kita masih di level empat ribuan dolar Amerika Serikat (USD)? Tertinggal jauh dari negara yang lebih kecil yang miskin sumber daya alam seperi Singapura, Jepang, dan Korea Selatan?
Kesimpulan sementara ada pada pengelola pemerintahannya, yakni birokrasinya. Karena di sini birokrasi itu sistem komando, berarti tidak bisa dipisahkan antara ASN dengan pimpinannya alias para kepala daerah (bupati, wali kota, gubernur), dan pimpinan pemerintahan pusat mulai wakil menteri, menteri, kepala badan, wakil presiden hingga pimpinan tertingginya, Presiden Republik Indonesia.
Dari sisi kekuatan, sebenarnya birokrasi adalah yang paling pantas diandalkan dalam setiap rezim yang menjanjikan pembangunan untuk menyejahterakan rakyat.
Meskipun faktanya negeri ini juga kaya sumber daya alam (SDA) dengan modal kapital yang sangat besar, keduanya tidak berarti apa-apa jika birokrasi sebagai motor penggerak pembangunannya loyo, lembek, tidak berdaya. Tapi jika birokrasinya tangguh, cekatan, cakap, berintegritas tinggi, luwes, adaptif, dan kolaboratif, 75% masalah sudah teratasi. Bahkan di negara yang miskin SDA seperti Jepang, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, dan beberapa yang lain, mereka bisa berbuat banyak karena sumber daya manusia (SDM)-nya bagus dan kuat. Berarti birokrasi dan SDM adalah kunci dalam pembangunan.
Bagaimana di Indonesia? Sebenarnya kita memiliki dua modal besar, yakni jumlah penduduk yang besar sekaligus sumber daya alam yang melimpah. Tapi mengapa pendapatan per kapita kita masih di level empat ribuan dolar Amerika Serikat (USD)? Tertinggal jauh dari negara yang lebih kecil yang miskin sumber daya alam seperi Singapura, Jepang, dan Korea Selatan?
Kesimpulan sementara ada pada pengelola pemerintahannya, yakni birokrasinya. Karena di sini birokrasi itu sistem komando, berarti tidak bisa dipisahkan antara ASN dengan pimpinannya alias para kepala daerah (bupati, wali kota, gubernur), dan pimpinan pemerintahan pusat mulai wakil menteri, menteri, kepala badan, wakil presiden hingga pimpinan tertingginya, Presiden Republik Indonesia.
Lihat Juga :
