Gelar Diskusi Program MBG, Ini Rekomendasi Aktivis Perempuan Cipayung Plus
Selasa, 28 Juli 2026 - 17:55 WIB
loading...
Aktivis perempuan lintas organisasi Cipayung Plus usai diskusi bersama menilai program MBG punya niat baik dan implementasinya harus dievaluasi. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kalangan aktivis perempuan lintas organisasi Cipayung Plus menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dibedah lebih dalam dari sisi tata kelola, anggaran, hingga dampaknya di akar rumput. Penilaian itu mengemuka dalam diskusi terbuka bertajuk "MBG: Tutup atau Lanjut?" yang digelar Ruang Suara Perempuan Cipayung bersama Together For President.
Lima narasumber perempuan dari organisasi Cipayung Plus yakni, HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, dan KAMMI hadir membawa sudut pandang berbeda-beda, namun bermuara pada satu benang merah yakni, MBG punya niat baik tapi implementasinya masih harus dievaluasi.
Baca juga: BGN Pecat Ratusan Pegawai, Sudaryono: Ada yang Terindikasi Judi Online hingga Ngentit Duit
Kabid Kajian dan Advokasi Kohati PB HMI Masnia Ahmad membuka diskusi dengan menyoroti lemahnya struktur kelembagaan MBG. Menurutnya, tanpa struktur pengawasan yang jelas, program ini rawan terjebak fragmentasi birokrasi lintas sektor.
Ia mendorong keterlibatan aktif organisasi perempuan dalam mengawal akuntabilitas program, dengan sekolah sebagai pengelola langsung bukan pihak ketiga. "Kebijakan MBG bukan hanya peran pemerintah, tapi juga seluruh elemen yang terlibat," kata Masnia, dikutip Selasa (28/7/2026).
Dia menegaskan, keberlanjutan program semestinya diiringi pengawasan konsisten dari pemerintah maupun masyarakat.
Lima narasumber perempuan dari organisasi Cipayung Plus yakni, HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, dan KAMMI hadir membawa sudut pandang berbeda-beda, namun bermuara pada satu benang merah yakni, MBG punya niat baik tapi implementasinya masih harus dievaluasi.
Baca juga: BGN Pecat Ratusan Pegawai, Sudaryono: Ada yang Terindikasi Judi Online hingga Ngentit Duit
Kabid Kajian dan Advokasi Kohati PB HMI Masnia Ahmad membuka diskusi dengan menyoroti lemahnya struktur kelembagaan MBG. Menurutnya, tanpa struktur pengawasan yang jelas, program ini rawan terjebak fragmentasi birokrasi lintas sektor.
Ia mendorong keterlibatan aktif organisasi perempuan dalam mengawal akuntabilitas program, dengan sekolah sebagai pengelola langsung bukan pihak ketiga. "Kebijakan MBG bukan hanya peran pemerintah, tapi juga seluruh elemen yang terlibat," kata Masnia, dikutip Selasa (28/7/2026).
Dia menegaskan, keberlanjutan program semestinya diiringi pengawasan konsisten dari pemerintah maupun masyarakat.
Lihat Juga :
