Deklarasi Cawapres 2024 di Tahap Akhir Dinilai Merepotkan Capres

JAKARTA - Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam menilai pendeklarasian calon wakil presiden ( cawapres ) 2024 di tahap akhir akan merepotkan calon presiden ( capres ). Menurut dia, jika masih ada koalisi yang terpikir untuk mendeklarasikan figur cawapresnya di ujung, berarti kurang berpikir strategis.

“Sebab, pendeklarasian cawapres di masa akhir akan memberikan ruang terbatas bagi capres untuk mengoptimalkan insentif elektoral yang bisa dikontribusikan cawapres pada potensi kemenangannya. Di saat yang sama, pendeklarasian cawapres di tahap akhir juga akan merepotkan capres jika ada respons negatif dari masyarakat dan serangan intens dari lawan politik,” katanya, Sabtu (24/12/2022).

Dia berpendapat bahwa deklarasi capres-cawapres 2024 lebih awal akan menghadirkan ruang dan waktu yang lebih terbuka bagi koalisi untuk mengokohkan sentimen positif dan memitigasi serangan mematikan dari lawan politik. “Ingat, masa kampanye hanya 75 hari. Maka potensi kemenangan bisa diperoleh pasangan capres-cawapres yang deklarasi lebih cepat, untuk mengokohkan basis pemilih loyal, memitigasi serangan, dan mempengaruhi swing voters secara lebih cepat dan efektif,” tuturnya.





Dia menuturkan enam bulan berselang, pasca-pendeklarasian koalisi pertama oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada awal Juni 2022, hingga kini belum ada satu pun koalisi dan potensi koalisi yang mendeklarasikan pasangan capres-cawapresnya. “Mengingat Pemilu 2024 praktis tinggal 1 tahun dan masa kampanye pilpres dan pileg yang begitu pendek, hanya 75 hari menjelang 14 Februari 2024 mendatang, maka kecepatan deklarasi capres-cawapres yang diusung masing-masing koalisi akan menjadi faktor penting dalam menentukan kemenangan koalisi parpol pengusung capres-cawapres,” kata Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina, Jakarta ini.

Syaratnya, kata dia, deklarasi harus dilakukan segera dengan menetapkan pasangan capres-cawapres secara jelas. Kemudian, penetapan nama capres-cawapres koalisi itu penting untuk memberikan kepastian di internal koalisi masing-masing.

“Sehingga ruang negosiasi yang selama ini dibiarkan mengambang dan berbagai spekulasi yang belakangan ini dibiarkan berkembang, bisa segera terselesaikan. Jika kepastian internal koalisi bisa terselesaikan, masing-masing akan paham, siapa dapat apa? Siapa dapat apa? Who gets what?” tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa rumusan dalam koalisi, pastinya ada political gains dan kompensasi. Menurutnya, kompensasi tidak harus logistik, tapi juga jatah portofolio di pemerintahan, melalui pembagian lebih jatah kue di kekuasaan.

“Partai-partai yang memiliki tokoh potensial namun tidak memiliki kapasitas logistik memadai, bisa mengkompensasi partai mitra koalisi lainnya dengan penambahan jatah kursi menteri, posisi duta besar, posisi komisaris, dan lainnya. Jika masing-masing telah memahami agenda kepentingan dan skema kompensasinya, maka mutual trust dan chemistry politik di masing-masing koalisi bisa terbangun semakin kuat,” pungkasnya.