Partai Ummat Diberi Kesempatan Penuhi Syarat di NTT dan Sulut
Selasa, 20 Desember 2022 - 23:09 WIB
loading...
KPU memberi kesempatan kepada Partai Ummat untuk memenuhi syarat keanggotaan parpol peserta Pemilu 2024 di NTT dan Sulut. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mediasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Ummat di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menghasilkan beberapa kesepakatan. Di mana Partai Ummat diminta untuk memenuhi syarat partai politik sebagai peserta Pemilu 2024.
Untuk memenuhi syarat tersebut, Partai Ummat diberi kesempatan memperbaiki syarat-syarat keanggotaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).
Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono mengawali pembacaan putusan terjadinya kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu No. 006/PS.Reg/Bawaslu/XII/2022. Diketahui, Bawaslu telah menerima dan mencatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa permohonan dari Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Sekjen Partai Ummat Muhadjir Sodruddin.
Baca juga: Mediasi Sengketa Antara KPU dan Partai Ummat Digelar Tertutup
“Yang memberikan kuasa pada Prof. Denny Indrayana, dan Herman Kadir, sampai nomor urutan 27, semua WNI, advokat, advokat magang yang tergabung dalam Tim Advokasi Partai Ummat,” kata Totok dalam pembacaan putusan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta yang juga disiarkan daring, Selasa (20/12/2022) malam.
Totok menjelaskan, Partai Ummat mengajukan permohonan sengketa proses pemilu atas keputusan KPU No. 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2022 dan BAP KPU 308/PL.01.1/BA/05/2022 tentang rekapitulasi nasional hasil verifikasi parpol 14 September 2022.
Untuk memenuhi syarat tersebut, Partai Ummat diberi kesempatan memperbaiki syarat-syarat keanggotaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).
Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono mengawali pembacaan putusan terjadinya kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu No. 006/PS.Reg/Bawaslu/XII/2022. Diketahui, Bawaslu telah menerima dan mencatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa permohonan dari Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Sekjen Partai Ummat Muhadjir Sodruddin.
Baca juga: Mediasi Sengketa Antara KPU dan Partai Ummat Digelar Tertutup
“Yang memberikan kuasa pada Prof. Denny Indrayana, dan Herman Kadir, sampai nomor urutan 27, semua WNI, advokat, advokat magang yang tergabung dalam Tim Advokasi Partai Ummat,” kata Totok dalam pembacaan putusan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta yang juga disiarkan daring, Selasa (20/12/2022) malam.
Totok menjelaskan, Partai Ummat mengajukan permohonan sengketa proses pemilu atas keputusan KPU No. 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2022 dan BAP KPU 308/PL.01.1/BA/05/2022 tentang rekapitulasi nasional hasil verifikasi parpol 14 September 2022.
Lihat Juga :
