BNPT Maksimalkan Program Unggulan Penanggulangan Terorisme

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertekad untuk membangun zona integritas di dalam lingkungan kerja BNPT.

Zona integritas adalah upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).Saat ini BNPT sedang mempersiapkan program-program untuk mendukung tekad dalam membangung zona integritas tersebut.

Hal tersebut disampaikan.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar saat menerima kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo di Kantor BNPT, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat 10 Juli 2020.

“Saat ini BNPT sedang melakukan pembangunan zona integritas, zona bersih, bebas korupsi. Sekarang sudah kami sosialisasikan program unggulan dari masing-masing Kedeputian untuk nantinya akan kami jalankan,” ungkap Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Boy Rafli telah meminta kepada masing-masing-masing Kedeputian untuk bisa mengoptimalkan program-program unggulan yang sudah dijalankan BNPT selama ini dalam upaya penanggulangan terorisme.

“Program-program unggulan dalam bidang penanggulangan terorisme yang sudah ada selama ini akan lebih kita optimalisasikan dalam membangun zona integritas,” tuturnya.

Meski BNPT baru akan berumur 10 tahun pada 16 Juli nanti, kata dia, institusinya itu harus segera siap dalam mengejar ketertinggalannya dari kementerian/lembaga yang lain sehingga BNPT nantinya bisa mewujudkan Lembaga yang bersih dan akuntabel.

“BNPT baru akan berulang tahun ke-10, kita termasuk ketinggalan jika tidak ikut program ini. Karena sebagian besar kementerian dan lembaga lainnya sudah menerapkan zona integritas, maka kita juga harus segara terapkan. Dengan begitu diharapkan semoga BNPT bisa makin akuntabel, transparan dan kualitas kerjanya juga semakin baik,” ungkap mantan Kapolda Papua ini.( )

Boy mengungkapkan, upaya BNPT dalam menjadikan lembaga yang menerapkan Zona Integritas tak bisa lepas begitu saja dari peran Kementerian PAN-RB. Dimana BNPT juga masih membutuhkan banyak arahan terkait penguatan organisasi, serta segi birokrasi. Sehingga upaya reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sebelumnya bisa berjalan.

“Kaitan BNPT dengan Kementerian PAN-RB ini tentunya sangat erat. BNPT baru akan berumur 10 tahun, tentunya banyak sekali hal-hal yang kami butuhkan, apakah itu arahan terkait reformasi birokrasi ataupun juga efisiensi BNPT ke depannya,” ungkap mantan Kepala Divisi Humas Polri dan mantan Kapolda Banten ini mengakhiri.

Sementara itu, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan dukungannya terhadap tekad BNPT. Menurut dia, semua lembaga pada umumnya harus menjadi lembaga yang beintegritas. Terkhusus untuk BNPT, Tjahjo mengingatkan BNPT adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sangat luas.

“Saya sangat mendukung, dan memang itu harus, karena semua kementerian/lembaga pemerintah harus jadi zona integritas, tidak hanya BNPT. Tetapi BNPT ini adalah sebuah badan yang punya tupoksi yang besar dan luas, ada intelijen, ada territorial, operasional, hukum, jadi harus menjadi Lembaga dengan integritas yang tinggi,” ungkap Tjahjo Kumolo mengakhiri.