Tahun Politik 2023 dan Ancaman Resesi Global

Tantangan sebenarnya justru ada pada bidang politik. Sebagaimana disinggung di atas, stabilitas politik keamanan pada 2023 sangat penting untuk diciptakan demi menjamin perekonomian tetap berjalan baik.

Di sinilah kepemimpinan Presiden Joko Widodo diuji. Kepala Negara tidak hanya cukup memastikan perekonomian aman di tengah ketidakpastian namun juga harus merawat situasi politik dalam negeri agar tetap kondusif. Ibarat mendayung di antara dua karang, Jokowi harus mampu menjaga kedua hal tersebut berjalan dengan baik.

Stabilitas politik akan tercipta jika tahapan pemilu mampu dijalankan sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip demokrasi. Proses pemilu harus dihindarkan dari hal yang bersifat manipulatif. Semua partai dan kontestan pemilu seyogianya bisa diperlakukan sama dan setara, tanpa ada yang dibeda-bedakan.

Pemerintah juga harus bisa berlaku adil terutama kepada partai politik atau tokoh politik yang selama ini terindikasi oposisi atau tidak sejalan dengan kepentingan kekuasaan. Penegakan hukum, termasuk untuk pelanggaran pemilu, juga harus tegak tanpa memandang siapa kawan siapa lawan.

Tak kalah penting adalah memastikan pemilu menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam memilih wakil dan pemimpinnya tanpa dibajak oleh kepentingan oligarki.

Di lain pihak, lembaga penyelenggara pemilu juga harus bekerja secara adil, jujur dan transparan demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap proses pemilu dan juga hasilnya nanti. Jika dinamika politik di 2023 mampu dikelola dengan baik, situasi dalam negeri berpeluang tetap aman dan kondusif. Jika ekonomi dan politik dalam negeri kondusif, niscaya tahun depan yang diramal penuh ketidakpastian bisa diarungi dengan aman dan selamat.