Tahun Politik 2023 dan Ancaman Resesi Global
Selasa, 20 Desember 2022 - 16:55 WIB
loading...
Situasi politik pada 2023 mendatang harus mampu dikelola dengan baik agar tercipta stabilitas keamanan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang baik. (KORAN SINDO/Wawan Bastian)
A
A
A
TAHUN 2022 segera berakhir dan 2023 pun segera tiba. Pergantian tahun kali ini terasa sedikit berbeda karena jauh-jauh hari sudah diprediksi bahwa kondisi global pada tahun mendatang cukup mencekam dan penuh ketidakpastian. Bahkan, situasi diramal bakal “gelap” akibat ancaman resesi global.
Situasi yang diprediksi sangat rawan tersebut tak pelak memicu kekhawatiran di mana-mana. Orang ramai membicarakan apa yang akan terjadi pada mereka jika seandainya dunia benar-benar dilanda resesi. Prediksi bahwa dunia akan gelap pada 2023 juga menjadi lampu kuning bagi Indonesia.
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Situasi yang akan dihadapi negeri ini bahkan jauh lebih kompleks karena 2023 juga merupakan tahun politik. Indonesia tengah menghadapi Pemilu 2024 di mana pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) akan digelar serentak pada 14 Februari 2024.
Kontestasi elektoral dipastikan akan berjalan ketat mulai awal tahun depan, terutama persaingan menuju pencalonan presiden yang pendafatarannya dimulai September 2023. Partai politik akan saling berebut mitra koalisi untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres).
Begitupun kandidat calon presiden, mereka akan makin gencar bermanuver untuk merebut simpati dan dukungan pemilih. Ini berpotensi membuat kondisi politik menghangat bahkan mungkin memanas.
Dinamika pencapresan ini tentu akan sangat memengaruhi situasi politik dan keamanan Tanah Air. Situasi politik yang stabil tentu menjadi harapan para pelaku usaha. Iklim investasi akan tetap kondusif dan pertumbuhan ekonomi terjaga jika tercipta stabilitas politik. Kondisi sebaliknya pun demikian. Artinya, kondisi perekonomian domestik pada 2023 akan sangat dipengaruhi oleh hiruk pikuk politik dalam negeri.
Dari sudut pandang ekonomi, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan Indonesia akan ikut tergulung gelombang resesi global. Bahkan, sebaliknya, perlu optimistis. Indikator makroekonomi Indonesia jelas memberi isyarat bahwa keadaan ekonomi tahun depan akan baik-baik saja. Inflasi Indonesia relatif terjaga yakni di angka 5,7%, di saat banyak negara di dunia justru sudah di atas 10%, bahkan ada yang 80%.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2022 mencapai 5,72% (yoy). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan optimistis pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,2% (yoy) pada 2022 dan 5,3% (yoy) pada 2023. Bandingkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi global.
Mengacu risalah IMF bertajuk World Economic Outlook (11/2022), pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 2,7%. Artinya, berdasarkan data di atas Indonesia hanya butuh waspada, tanpa perlu khawatir berlebihan.
Tantangan sebenarnya justru ada pada bidang politik. Sebagaimana disinggung di atas, stabilitas politik keamanan pada 2023 sangat penting untuk diciptakan demi menjamin perekonomian tetap berjalan baik.
Di sinilah kepemimpinan Presiden Joko Widodo diuji. Kepala Negara tidak hanya cukup memastikan perekonomian aman di tengah ketidakpastian namun juga harus merawat situasi politik dalam negeri agar tetap kondusif. Ibarat mendayung di antara dua karang, Jokowi harus mampu menjaga kedua hal tersebut berjalan dengan baik.
Stabilitas politik akan tercipta jika tahapan pemilu mampu dijalankan sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip demokrasi. Proses pemilu harus dihindarkan dari hal yang bersifat manipulatif. Semua partai dan kontestan pemilu seyogianya bisa diperlakukan sama dan setara, tanpa ada yang dibeda-bedakan.
Pemerintah juga harus bisa berlaku adil terutama kepada partai politik atau tokoh politik yang selama ini terindikasi oposisi atau tidak sejalan dengan kepentingan kekuasaan. Penegakan hukum, termasuk untuk pelanggaran pemilu, juga harus tegak tanpa memandang siapa kawan siapa lawan.
Tak kalah penting adalah memastikan pemilu menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam memilih wakil dan pemimpinnya tanpa dibajak oleh kepentingan oligarki.
Di lain pihak, lembaga penyelenggara pemilu juga harus bekerja secara adil, jujur dan transparan demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap proses pemilu dan juga hasilnya nanti. Jika dinamika politik di 2023 mampu dikelola dengan baik, situasi dalam negeri berpeluang tetap aman dan kondusif. Jika ekonomi dan politik dalam negeri kondusif, niscaya tahun depan yang diramal penuh ketidakpastian bisa diarungi dengan aman dan selamat.
Situasi yang diprediksi sangat rawan tersebut tak pelak memicu kekhawatiran di mana-mana. Orang ramai membicarakan apa yang akan terjadi pada mereka jika seandainya dunia benar-benar dilanda resesi. Prediksi bahwa dunia akan gelap pada 2023 juga menjadi lampu kuning bagi Indonesia.
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Situasi yang akan dihadapi negeri ini bahkan jauh lebih kompleks karena 2023 juga merupakan tahun politik. Indonesia tengah menghadapi Pemilu 2024 di mana pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) akan digelar serentak pada 14 Februari 2024.
Kontestasi elektoral dipastikan akan berjalan ketat mulai awal tahun depan, terutama persaingan menuju pencalonan presiden yang pendafatarannya dimulai September 2023. Partai politik akan saling berebut mitra koalisi untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres).
Begitupun kandidat calon presiden, mereka akan makin gencar bermanuver untuk merebut simpati dan dukungan pemilih. Ini berpotensi membuat kondisi politik menghangat bahkan mungkin memanas.
Dinamika pencapresan ini tentu akan sangat memengaruhi situasi politik dan keamanan Tanah Air. Situasi politik yang stabil tentu menjadi harapan para pelaku usaha. Iklim investasi akan tetap kondusif dan pertumbuhan ekonomi terjaga jika tercipta stabilitas politik. Kondisi sebaliknya pun demikian. Artinya, kondisi perekonomian domestik pada 2023 akan sangat dipengaruhi oleh hiruk pikuk politik dalam negeri.
Dari sudut pandang ekonomi, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan Indonesia akan ikut tergulung gelombang resesi global. Bahkan, sebaliknya, perlu optimistis. Indikator makroekonomi Indonesia jelas memberi isyarat bahwa keadaan ekonomi tahun depan akan baik-baik saja. Inflasi Indonesia relatif terjaga yakni di angka 5,7%, di saat banyak negara di dunia justru sudah di atas 10%, bahkan ada yang 80%.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2022 mencapai 5,72% (yoy). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan optimistis pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,2% (yoy) pada 2022 dan 5,3% (yoy) pada 2023. Bandingkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi global.
Mengacu risalah IMF bertajuk World Economic Outlook (11/2022), pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 2,7%. Artinya, berdasarkan data di atas Indonesia hanya butuh waspada, tanpa perlu khawatir berlebihan.
Tantangan sebenarnya justru ada pada bidang politik. Sebagaimana disinggung di atas, stabilitas politik keamanan pada 2023 sangat penting untuk diciptakan demi menjamin perekonomian tetap berjalan baik.
Di sinilah kepemimpinan Presiden Joko Widodo diuji. Kepala Negara tidak hanya cukup memastikan perekonomian aman di tengah ketidakpastian namun juga harus merawat situasi politik dalam negeri agar tetap kondusif. Ibarat mendayung di antara dua karang, Jokowi harus mampu menjaga kedua hal tersebut berjalan dengan baik.
Stabilitas politik akan tercipta jika tahapan pemilu mampu dijalankan sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip demokrasi. Proses pemilu harus dihindarkan dari hal yang bersifat manipulatif. Semua partai dan kontestan pemilu seyogianya bisa diperlakukan sama dan setara, tanpa ada yang dibeda-bedakan.
Pemerintah juga harus bisa berlaku adil terutama kepada partai politik atau tokoh politik yang selama ini terindikasi oposisi atau tidak sejalan dengan kepentingan kekuasaan. Penegakan hukum, termasuk untuk pelanggaran pemilu, juga harus tegak tanpa memandang siapa kawan siapa lawan.
Tak kalah penting adalah memastikan pemilu menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam memilih wakil dan pemimpinnya tanpa dibajak oleh kepentingan oligarki.
Di lain pihak, lembaga penyelenggara pemilu juga harus bekerja secara adil, jujur dan transparan demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap proses pemilu dan juga hasilnya nanti. Jika dinamika politik di 2023 mampu dikelola dengan baik, situasi dalam negeri berpeluang tetap aman dan kondusif. Jika ekonomi dan politik dalam negeri kondusif, niscaya tahun depan yang diramal penuh ketidakpastian bisa diarungi dengan aman dan selamat.
(bmm)
