Moeldoko Berpotensi Dilirik Parpol di Pilpres 2024
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dinilai memiliki potensi besar dilirik partai politik di Pilpres 2022. Selain mempunyai elektabilitas, mantan Panglima TNI itu juga merupakan loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Peneliti Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Nazar EL Mahfudzi, mengatakan, dalam kontestasi Pilpres 2024, kekuatan politik nasional bisa dibagi menjadi 2. Pertama, gerbong loyalis Jokowi yang diwakili oleh sejumlah nama, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Moeldoko, Sandiaga Uno, Erik Tohir, dan Airlangga Hartarto. Berdasarkan kajian survei, gerbong ini telah mencapai kekuatan 52%.
"Kedua munculnya elektabilitas Ridwan kamil, AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan Aher (Ahmad Heriawan) sebagai cawapres yang menguatkan basis pemilih Anies Baswedan di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten. Kekuatannya telah mencapai 46% jika terjadi kesepakatan koalisi dengan Partai Nasdem," kata Nazar dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/12/2022).
Baca juga: Rilis Survei LKP, Moeldoko Kuda Hitam Pilpres 2024?
Menurutnya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) saat ini masih menunggu instruksi dan arahan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Nazar yakin Partai Demokrasi Indonesia Indonesia (PDIP) akan mengizinkan dua kadernya, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo untuk sama-sama maju di pemilihan presiden. Puan diusung PDIP, sedangkan Ganjar diajukan oleh KIB.
Mencermati sejumlah survei, Nazar memprediksi Moeldoko berpeluang mendampingi Ganjar Pranowo sebagai perwakilan dari Purnawirawan TNI. "Moeldoko lebih mempunyai peluang cawapres terkuat untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Hal ini terlihat elektabilitas Moeldoko di beberapa lembaga survei yang semakin unggul di papan tengah melebihi Airlangga Hartanto dan AHY, bahkan Erick Tohir belum cukup kuat untuk menjadi cawapres," ujarnya.
Kendati tidak memiliki parpol, Nazar menilai Moeldoko sangat berpengaruh dan menentukan terhadap jalannya Pemilu serentak 2024, terutama Pileg dan Pilkada, mengawal kerja Presiden Jokowi hingga selesai masa jabatan. "Diplomasi Moeldoko sebagai kuda hitam, selain elektabilitas, ia juga memegang peran negosiasi untuk diusung parpol," katanya.
Peneliti Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Nazar EL Mahfudzi, mengatakan, dalam kontestasi Pilpres 2024, kekuatan politik nasional bisa dibagi menjadi 2. Pertama, gerbong loyalis Jokowi yang diwakili oleh sejumlah nama, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Moeldoko, Sandiaga Uno, Erik Tohir, dan Airlangga Hartarto. Berdasarkan kajian survei, gerbong ini telah mencapai kekuatan 52%.
"Kedua munculnya elektabilitas Ridwan kamil, AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan Aher (Ahmad Heriawan) sebagai cawapres yang menguatkan basis pemilih Anies Baswedan di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten. Kekuatannya telah mencapai 46% jika terjadi kesepakatan koalisi dengan Partai Nasdem," kata Nazar dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/12/2022).
Baca juga: Rilis Survei LKP, Moeldoko Kuda Hitam Pilpres 2024?
Menurutnya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) saat ini masih menunggu instruksi dan arahan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Nazar yakin Partai Demokrasi Indonesia Indonesia (PDIP) akan mengizinkan dua kadernya, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo untuk sama-sama maju di pemilihan presiden. Puan diusung PDIP, sedangkan Ganjar diajukan oleh KIB.
Mencermati sejumlah survei, Nazar memprediksi Moeldoko berpeluang mendampingi Ganjar Pranowo sebagai perwakilan dari Purnawirawan TNI. "Moeldoko lebih mempunyai peluang cawapres terkuat untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Hal ini terlihat elektabilitas Moeldoko di beberapa lembaga survei yang semakin unggul di papan tengah melebihi Airlangga Hartanto dan AHY, bahkan Erick Tohir belum cukup kuat untuk menjadi cawapres," ujarnya.
Kendati tidak memiliki parpol, Nazar menilai Moeldoko sangat berpengaruh dan menentukan terhadap jalannya Pemilu serentak 2024, terutama Pileg dan Pilkada, mengawal kerja Presiden Jokowi hingga selesai masa jabatan. "Diplomasi Moeldoko sebagai kuda hitam, selain elektabilitas, ia juga memegang peran negosiasi untuk diusung parpol," katanya.
(abd)