TMS di Sulut dan NTT, KPU Sebut Partai Ummat Tak Ajukan Keberatan
loading...
Partai Ummat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Hal ini diumumkan dalam rapat pleno di Kantor KPU, Rabu, (14/12/2022). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Ummat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini diumumkan dalam rapat pleno rekapitulasi nasional dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Rabu, (14/12/2022).
Partai besutan Amien Rais tersebut tidak lolos Pemilu 2024 lantaran dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) di dua provinsi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).
Di Sulut, Partai Ummat hanya dinyatakan memenuhi syarat (MS) di 1 wilayah dari jumlah syarat minimal yakni 11. Sedangkan di NTT, dinyatakan MS di 12 wilayah dari jumlah syarat minimal yakni 17.
Partai Ummat yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Nazaruddin mengajukan keberatan ke KPU di rapat pleno. Baca juga: 17 Parpol Lolos sebagai Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya
Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan masing-masing KPU provinsi. Kata dia, Partai Ummat tidak menyatakan keberatan atas hasil verifikasi tersebut.
"Saya bertanya kepada rekan-rekan di dua KPU provinsi tersebut apakah ada keberatan dari LO Partai Ummat pada saat rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat provinsi? Mereka menyampaikan tidak ada keberatan," ujarnya, Kamis (15/12/2022).
Menurut Idham, keberatan yang disampaikan Partai Ummat itu disebabkan oleh retorika politik kerap kali terjebak pada logical fallacy atau kesalahan dalam menyusun logika berpikir yang tepat dalam sebuah argumen.
"Untuk bicara tentang Pemilu adil atau tidak adil, kita kembali sampai sejauh mana peraturan itu diterapkan? Mengapa demikian? Karena Pasal 3 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan salah satu prinsip penyelenggaraan Pemilu adalah berkepastian hukum," kata Idham.
Dia menjelaskan, pada saat pelaksanaan rekapitulasi yang berjenjang di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota pihaknya memberikan kesempatan kepada para partai untuk menyampaikan pendapatnya apabila ada yang yang terlanggar.
"Bahkan kemarin pada saat rekapitulasi di tingkat nasional, ada partai yang menyampaikan surat keberatan dan itu kami terima. Surat keberatan itu hanya disampaikan hanya di tingkat KPU, di tingkat kabupaten dan kota, di tingkat provinsi itu tidak ada keberatan," ujarnya.
Partai besutan Amien Rais tersebut tidak lolos Pemilu 2024 lantaran dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) di dua provinsi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).
Di Sulut, Partai Ummat hanya dinyatakan memenuhi syarat (MS) di 1 wilayah dari jumlah syarat minimal yakni 11. Sedangkan di NTT, dinyatakan MS di 12 wilayah dari jumlah syarat minimal yakni 17.
Partai Ummat yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Nazaruddin mengajukan keberatan ke KPU di rapat pleno. Baca juga: 17 Parpol Lolos sebagai Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya
Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan masing-masing KPU provinsi. Kata dia, Partai Ummat tidak menyatakan keberatan atas hasil verifikasi tersebut.
"Saya bertanya kepada rekan-rekan di dua KPU provinsi tersebut apakah ada keberatan dari LO Partai Ummat pada saat rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat provinsi? Mereka menyampaikan tidak ada keberatan," ujarnya, Kamis (15/12/2022).
Menurut Idham, keberatan yang disampaikan Partai Ummat itu disebabkan oleh retorika politik kerap kali terjebak pada logical fallacy atau kesalahan dalam menyusun logika berpikir yang tepat dalam sebuah argumen.
"Untuk bicara tentang Pemilu adil atau tidak adil, kita kembali sampai sejauh mana peraturan itu diterapkan? Mengapa demikian? Karena Pasal 3 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan salah satu prinsip penyelenggaraan Pemilu adalah berkepastian hukum," kata Idham.
Dia menjelaskan, pada saat pelaksanaan rekapitulasi yang berjenjang di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota pihaknya memberikan kesempatan kepada para partai untuk menyampaikan pendapatnya apabila ada yang yang terlanggar.
"Bahkan kemarin pada saat rekapitulasi di tingkat nasional, ada partai yang menyampaikan surat keberatan dan itu kami terima. Surat keberatan itu hanya disampaikan hanya di tingkat KPU, di tingkat kabupaten dan kota, di tingkat provinsi itu tidak ada keberatan," ujarnya.
Lihat Juga :
