Pasal Zina KUHP Baru, Wamenkumham Tegaskan Satpol PP Tak Bisa Razia Penginapan
loading...
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Satpol PP tidak bisa melakukan sejumlah upaya seperti penggerebekan di tempat penginapan setelah pengesahan KUHP. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan pekan lalu menimbulkan pro kontra di masyarakat. Salah satunya mengenai pasal perzinaan dan kohabitasi.
Merespons hal itu, Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa yang baru disahkansecara otomatis membatalkan peraturan daerah (perda) yang menjadi pegangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia dan penggerebekan.
Dia menegaskan bahwa pasal mengenai ini bersifat delik aduan yang absolut sehingga tidak boleh ada satupun perda yang bertentangan dengan KUHP ini.
"Kalau KUHP ini menyatakan itu sebagai delik aduan yang absolut, maka tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan KUHP yang levelnya UU," ujar pria yang akrab disapa Eddy ini dalam diskusi Fraksi PPP yang bertema "Merespons Kritik Pengesahan KUHP" di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (15/12/2022).
Eddy menjelaskan selama ini perda-perda menempatkan pasal perzinaan sebagai delik biasa sehingga Satpol PP bisa melakukan sejumlah upaya seperti penggerebekan di tempat penginapan yang diduga menjadi tempat perzinaan.
"Artinya, kalau merujuk pada KUHP, pasti tidak ada penggerebekan, razia, sweeping," tegasnya.
Menurut Eddy, pasal perzinaan dan kohabitasi ini sedari awal pembahasan telah memunculkan perdebatan di Komisi III DPR RI. Diakuinya bahwa sejumlah fraksi partai politik sempat mendukung agar pasal itu dihapus dari KUHP seperti Partai Nasdem, PDIP, dan Golkar.
Namun, ada pula partai yang menolak seperti partai yang kental dengan nafas Islam, salah satunya PPP. Usai pemerintah memberikan penjelasan, muncul jalan tengah seperti yang saat ini tercantum dalam KUHP.
"Jadi ini win-win solution yang mencoba untuk mengakomodasi berbagai kepentingan," tandas Guru Besar Hukum Universitas Gajah Mada ini.
Merespons hal itu, Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa yang baru disahkansecara otomatis membatalkan peraturan daerah (perda) yang menjadi pegangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia dan penggerebekan.
Dia menegaskan bahwa pasal mengenai ini bersifat delik aduan yang absolut sehingga tidak boleh ada satupun perda yang bertentangan dengan KUHP ini.
"Kalau KUHP ini menyatakan itu sebagai delik aduan yang absolut, maka tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan KUHP yang levelnya UU," ujar pria yang akrab disapa Eddy ini dalam diskusi Fraksi PPP yang bertema "Merespons Kritik Pengesahan KUHP" di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (15/12/2022).
Eddy menjelaskan selama ini perda-perda menempatkan pasal perzinaan sebagai delik biasa sehingga Satpol PP bisa melakukan sejumlah upaya seperti penggerebekan di tempat penginapan yang diduga menjadi tempat perzinaan.
"Artinya, kalau merujuk pada KUHP, pasti tidak ada penggerebekan, razia, sweeping," tegasnya.
Menurut Eddy, pasal perzinaan dan kohabitasi ini sedari awal pembahasan telah memunculkan perdebatan di Komisi III DPR RI. Diakuinya bahwa sejumlah fraksi partai politik sempat mendukung agar pasal itu dihapus dari KUHP seperti Partai Nasdem, PDIP, dan Golkar.
Namun, ada pula partai yang menolak seperti partai yang kental dengan nafas Islam, salah satunya PPP. Usai pemerintah memberikan penjelasan, muncul jalan tengah seperti yang saat ini tercantum dalam KUHP.
"Jadi ini win-win solution yang mencoba untuk mengakomodasi berbagai kepentingan," tandas Guru Besar Hukum Universitas Gajah Mada ini.
Lihat Juga :
(kri)
