Demokrat Tegaskan Isu Perpanjangan Jabatan Bentuk Pengkhianatan Demokrasi
Jum'at, 09 Desember 2022 - 12:09 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebutkan, patut diduga pernyataan Bamsoet adalah bentuk dukungan pada perpanjangan masa jabatan Presiden atau Jokowi 3 periode.
"Jika demikian adanya, tentu Ini kita sayangkan. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan penghianatan reformasi. Pernyataan Bamsoet terkait Pilkada serentak 2024 dengan berbagai argumentasi yang disampaikan lebih pas dan relevan jika disampaikan pada 2020 atau 2021 yang lalu," ungkap Kamhar Lakumani.
Baca juga: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Akan Lahirkan Otoriterianisme
Ia mengungkapkan pada saat itu sebenarnya di Komisi II DPR seluruh kelompok fraksi berpandangan untuk tetap dilaksanakan Pilkada pada 2022 dan 2023, namun pemerintah yang meminta agar Pilkada serentak dilaksanakan pada 2024.
"Partai Demokrat pun pada masa itu berpandangan agar Pilkada tetap diselenggarakan pada 2022 dan 2023, namun ketika pemerintah telah memutuskan tetap mengacu pada UU Pemilu tanpa ada revisi semua partai termasuk Partai Demokrat menyesuaikan," jelasnya.
"Jika demikian adanya, tentu Ini kita sayangkan. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan penghianatan reformasi. Pernyataan Bamsoet terkait Pilkada serentak 2024 dengan berbagai argumentasi yang disampaikan lebih pas dan relevan jika disampaikan pada 2020 atau 2021 yang lalu," ungkap Kamhar Lakumani.
Baca juga: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Akan Lahirkan Otoriterianisme
Ia mengungkapkan pada saat itu sebenarnya di Komisi II DPR seluruh kelompok fraksi berpandangan untuk tetap dilaksanakan Pilkada pada 2022 dan 2023, namun pemerintah yang meminta agar Pilkada serentak dilaksanakan pada 2024.
"Partai Demokrat pun pada masa itu berpandangan agar Pilkada tetap diselenggarakan pada 2022 dan 2023, namun ketika pemerintah telah memutuskan tetap mengacu pada UU Pemilu tanpa ada revisi semua partai termasuk Partai Demokrat menyesuaikan," jelasnya.
Lihat Juga :
