Masa Peralihan KUHP 3 Tahun, DPR Bentuk Task Force KUHP Baru
Jum'at, 09 Desember 2022 - 08:10 WIB
loading...
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR akan membentuk tim task force guna membantu pemerintah melakukan sosialisasi KUHP ke masyarakat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Masa peralihan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan adalah 3 tahun sejak diundangkan. Karena itu perlu adanya penyesuaian peraturan-peraturan teknis.
Terkait ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR akan membentuk tim task force guna membantu pemerintah melakukan sosialisasi KUHP ke masyarakat.
"Kami akan membentuk semacam task force untuk mensosialisasikan KUHP," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (9/12/2022).
Baca juga: RUU KUHP Disahkan Jadi UU, Menkumham: Momen Bersejarah Penyelenggaraan Hukum Pidana
Sambil sosialisasi, Dasco mempersilakan jika saja ada warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menggugat KUHP baru ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sambil juga ya kan iyu adalah hak dari setiap warga negara apabila selama masa sosialisasi mereka juga mau memakai hak konstitusinya untuk melakukan uji materi misalnya ya silakan saja," ujarnya.
Adapun sejumlah pasal yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia dan juga dunia, menurut Guru Besar Ilmu Hukum ini mengakui bahwaada beberapa pasal yang perlu sosialisasi lebih jauh ke masyarakat, meskipun masa pemberlakuannya masih 3 tahun lagi.
Terkait ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR akan membentuk tim task force guna membantu pemerintah melakukan sosialisasi KUHP ke masyarakat.
"Kami akan membentuk semacam task force untuk mensosialisasikan KUHP," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (9/12/2022).
Baca juga: RUU KUHP Disahkan Jadi UU, Menkumham: Momen Bersejarah Penyelenggaraan Hukum Pidana
Sambil sosialisasi, Dasco mempersilakan jika saja ada warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menggugat KUHP baru ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sambil juga ya kan iyu adalah hak dari setiap warga negara apabila selama masa sosialisasi mereka juga mau memakai hak konstitusinya untuk melakukan uji materi misalnya ya silakan saja," ujarnya.
Adapun sejumlah pasal yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia dan juga dunia, menurut Guru Besar Ilmu Hukum ini mengakui bahwaada beberapa pasal yang perlu sosialisasi lebih jauh ke masyarakat, meskipun masa pemberlakuannya masih 3 tahun lagi.
Lihat Juga :
