5 Rekomendasi Munas HIPKA untuk Pemerintah

Kamis, 08 Desember 2022 - 18:34 WIB
loading...
5 Rekomendasi Munas HIPKA untuk Pemerintah
Ketum BPP Hipka Terpilih Periode 2022-2027 Kamrussamad (kiri) menggelar konferensi pers mengenai hasil Munas Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) di Jakarta, Kamis (8/12/2022). FOTO/MPI/YULIANTO
A A A
JAKARTA - Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha KAHMI (Munas KAHMI) 2022 menghasilkan lima rekomendasi untuk pemerintah dalam menjaga ekonomi nasional ke depan. Salah satunya meminta pemerintah melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Anggota Steering Committee Munas HIPKA 2022, Ato' Ismail menyatakan rekomendasi tersebut merupakan usulan dari para peserta munas. "Agar pemerintah dapat mengoptimalkan peran dan menyelesaikan persoalan di bidang ekonomi," katanya, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Kamrussamad Terpilih Jadi Ketum HIPKA Periode 2022-2027

Berikut ini lima rekomendasi Munas HIPKA 2022:

1. Penguasaan sumber daya alam jangan hanya diberikan kepada segelintir konglomerat namun harus diberikan kepada banyak pengusaha pribumi dan pengusaha menengah serta pengusaha HIPKA, sehingga terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Kemandirian ekonomi nasional setidaknya dapat memenuhi sendiri kebutuhan nasional sandang, papan, dan energi serta sembako. Dalam pelaksanaannya harus melibatkan banyak pengusaha pribumi, HIPKA, dan UMKM.

3. Program rumah subsidi terus dilakukan dengan perbaikan agar lebih baik pelaksanaannya.
- Harga rumah subsidi agar disesuaikan karena terjadi kenaikan harga bahan bangunan serta adanya kenaikan UMP.
- PLN agar melakukan subsidi dalam menyediakan listrik khusus untuk menyukseskan program rumah subsidi.
- Pengurusan izin agar dipersingkat dan dipermudah mulai dari PUPR, BPN, Pemkab, Pemkot dan lain lain.
- Pemberian bantuan PSU kepada developer rumah subsidi dapat diberikan kepada developer yang site plan-nya membangun minimal 50 rumah ke atas.

4. Pemerintah agar melindungi dan membimbing pengusaha UMKM sehingga menjadi tuan rumah di negara sendiri dan menjadikan banyak pengusaha besar baru agar terjadi pemerataan pembangunan.

5. Pemerintah harus melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN).
(abd)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2224 seconds (0.1#10.140)