Agar Tepat Sasaran, Basis Data Penting dalam Pembangunan Desa
loading...
Politikus PDIP sekaligus doktor ilmu komunikasi Rieke Diah Pitaloka saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), di NTB, Rabu (30/11/2022). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Politikus PDIP sekaligus doktor ilmu komunikasi Rieke Diah Pitaloka menekankan pentingnya data desa presisi. Menurutnya, Dia menekankan pentingnya data berbasis desa agar pembangunan daerah dilakukan terencana, terukur, dan tepat sasaran.
Pandangan tersebut disampaikan Rieke saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), bertema Urgensi Produk Hukum untuk Melahirkan Data Negara yang Presisi, di Nusa Tenggara Barat, Rabu (30/11/2022).
Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Perjuangkan Data Desa Presisi
Maka itu, dia berkolaborasi bersama birokrat di berbagai kementerian atau lembaga dalam menyusun Rencana Peraturan Pemerintah tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Data Desa atau Kelurahan Presisi.
Rieke juga meyakini usulan tersebut akan disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Sebab, pembangunan Indonesia hanya akan berhasil jika dimulai dari desa/kelurahan," ujar Rieke dalam keterangan pers, Kamis (1/12/2022).
Rieke berpendapat bahwa keberhasilan pemimpin nasional tidak luput dari cita-citanya tentang satu data Indonesia, yang sudah seharusnya berbasis pada data desa atau kelurahan presisi, agar dihasilkan pembangunan yang akurat dan aktual.
"Itulah karya seni, legacy (warisan) terbesar seorang pemimpin. Saya yakin, Yang Mulia Bapak Presiden pun mendedikasikan kepemimpinannya untuk karya seni tersebut," imbuhnya.
Adapun peserta seminar di antaranya dari unsur dosen, mahasiswa S1, S2, S3. Seminar itu juga dihadiri oleh penggagas Data Desa Presisi Sofyan Sjaf Wakil Kepala LPPM IPB University, Rektor Universitas Mataram Prof Bambang Hari Kusumo, Dekan FH Unram Hirsanuddin dan juga Guru Besar Hukum Tata Negara Prof M Galang Asmara.
Dekan FH Unram Hirsanuddin berpendapat, gagasan Rieke Diah Pitaloka dan kawan-kawan terinspirasi amanat Bung Karno tentang pentingnya data yang akurat untuk basis perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Dia menekankan, Fakultas Hukum Unram menyadari, data negara dihasilkan dari pendataan yang berpedoman pada norma hukum dalam peraturan perundangan.
Pandangan tersebut disampaikan Rieke saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), bertema Urgensi Produk Hukum untuk Melahirkan Data Negara yang Presisi, di Nusa Tenggara Barat, Rabu (30/11/2022).
Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Perjuangkan Data Desa Presisi
Maka itu, dia berkolaborasi bersama birokrat di berbagai kementerian atau lembaga dalam menyusun Rencana Peraturan Pemerintah tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Data Desa atau Kelurahan Presisi.
Rieke juga meyakini usulan tersebut akan disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Sebab, pembangunan Indonesia hanya akan berhasil jika dimulai dari desa/kelurahan," ujar Rieke dalam keterangan pers, Kamis (1/12/2022).
Rieke berpendapat bahwa keberhasilan pemimpin nasional tidak luput dari cita-citanya tentang satu data Indonesia, yang sudah seharusnya berbasis pada data desa atau kelurahan presisi, agar dihasilkan pembangunan yang akurat dan aktual.
"Itulah karya seni, legacy (warisan) terbesar seorang pemimpin. Saya yakin, Yang Mulia Bapak Presiden pun mendedikasikan kepemimpinannya untuk karya seni tersebut," imbuhnya.
Adapun peserta seminar di antaranya dari unsur dosen, mahasiswa S1, S2, S3. Seminar itu juga dihadiri oleh penggagas Data Desa Presisi Sofyan Sjaf Wakil Kepala LPPM IPB University, Rektor Universitas Mataram Prof Bambang Hari Kusumo, Dekan FH Unram Hirsanuddin dan juga Guru Besar Hukum Tata Negara Prof M Galang Asmara.
Dekan FH Unram Hirsanuddin berpendapat, gagasan Rieke Diah Pitaloka dan kawan-kawan terinspirasi amanat Bung Karno tentang pentingnya data yang akurat untuk basis perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Dia menekankan, Fakultas Hukum Unram menyadari, data negara dihasilkan dari pendataan yang berpedoman pada norma hukum dalam peraturan perundangan.
Lihat Juga :
