Mendagri Terima DIPA 2023 Langsung dari Presiden Jokowi
loading...
Mendagri Tito Karnavian menerima langsung DIPA 2023 Kemendagri dari Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (1/12/2022). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian menerima langsung Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Kemendagri merupakan satu dari 14 kementerian/lembaga yang menerima DIPA langsung dari presiden.
Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Acara ini dihadiri secara langsung oleh 53 kementerian/lembaga dan secara daring oleh pemerintah daerah.
Diberikannya DIPA secara langsung berdasarkan sejumlah kriteria tertentu yang dipenuhi oleh kementerian/lembaga. Salah satunya kementerian/lembaga yang memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tiga tahun terakhir, yakni 2019 hingga 2021.
Baca juga: DIPA Diserahkan ke-14 K/L, Sri Mulyani: Saatnya APBN Disehatkan Kembali
Berdasarkan hasil penilaian BPK atas kinerja laporan keuangan, Kemendagri sudah 8 kali secara berturut-turut meraih predikat opini WTP. Selain itu, Kemendagri juga memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai kementerian berkinerja sangat baik dalam pengelolaan anggaran tahun 2021 kategori pagu sedang. Penghargaan itu diraih 4 kali berturut-turut sejak 2018.
Kriteria lainnya, kementerian/lembaga tersebut juga merepresentasikan bidang prioritas nasional pada 2023. Selain itu, kementerian/lembaga yang menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja penganggaran yang tinggi.
"Untuk itu, dengan segala hormat kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk dapat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada 14 menteri dan pimpinan lembaga dan daftar alokasi TKDD untuk tahun 2023 kepada para gubernur," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menkeu dalam laporannya menyampaikan, belanja negara yang disepakati dalam APBN 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta TKDD sebesar Rp814,7 triliun. Sementara itu, target pendapatan negara dalam APBN 2023 direncanakan sebesar Rp2.463,0 triliun.
"APBN Tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi. Namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan," katanya.
Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Acara ini dihadiri secara langsung oleh 53 kementerian/lembaga dan secara daring oleh pemerintah daerah.
Diberikannya DIPA secara langsung berdasarkan sejumlah kriteria tertentu yang dipenuhi oleh kementerian/lembaga. Salah satunya kementerian/lembaga yang memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tiga tahun terakhir, yakni 2019 hingga 2021.
Baca juga: DIPA Diserahkan ke-14 K/L, Sri Mulyani: Saatnya APBN Disehatkan Kembali
Berdasarkan hasil penilaian BPK atas kinerja laporan keuangan, Kemendagri sudah 8 kali secara berturut-turut meraih predikat opini WTP. Selain itu, Kemendagri juga memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai kementerian berkinerja sangat baik dalam pengelolaan anggaran tahun 2021 kategori pagu sedang. Penghargaan itu diraih 4 kali berturut-turut sejak 2018.
Kriteria lainnya, kementerian/lembaga tersebut juga merepresentasikan bidang prioritas nasional pada 2023. Selain itu, kementerian/lembaga yang menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja penganggaran yang tinggi.
"Untuk itu, dengan segala hormat kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk dapat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada 14 menteri dan pimpinan lembaga dan daftar alokasi TKDD untuk tahun 2023 kepada para gubernur," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menkeu dalam laporannya menyampaikan, belanja negara yang disepakati dalam APBN 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta TKDD sebesar Rp814,7 triliun. Sementara itu, target pendapatan negara dalam APBN 2023 direncanakan sebesar Rp2.463,0 triliun.
"APBN Tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi. Namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan," katanya.
(abd)
Explore More