Menteri Hadi: Kebijakan Jokowi Terkait Redistribusi Tanah Bermuara untuk Rakyat

Kamis, 01 Desember 2022 - 16:13 WIB
loading...
Menteri Hadi: Kebijakan Jokowi Terkait Redistribusi Tanah Bermuara untuk Rakyat
Presiden Jokowi meminta agar terkait permasalahan pertanahan di Indonesia bisa diselesaikan. Hal ini kemudian direspons Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar terkait permasalahan pertanahan di Indonesia bisa diselesaikan. Hal ini kemudian direspons Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto untuk menindaklanjuti amanat Presiden Jokowi.

Tiga amanat presiden Jokowi kepada Menteri ATR/BPN itu adalah menyelesaikan konflik agraria seperti sengketa sertifikat yang tumpang tindih, pendaftaran bidang tanah, dan menata Ibu Kota Negara atau IKN yang baru.

"Kebijakan itu ibarat bandul, bisa gerak ke kiri dan ke kanan. Nah kebijakan Presiden Jokowi terkait pertanahan ini, bandulnya ke rakyat," kata Menteri Hadi dalam keterangannya, Kamis (1/12/2022).

"Dalam melaksanakan amanat tersebut, kami juga memastikan bandul kebijakan ATR-BPN bermuara pada rakyat sesuai dengan pesan Pak Presiden," tambahnya.

Baca juga: Disambut 5.000 Warga, Menteri Hadi Sambangi Blora Selesaikan Konflik Agraria

Menurut Menteri ATR/BPN, di antara sertifikat yang diserahkan, termasuk permasalahan pertanahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

"Seperti sertifikat yang diserahkan kepada 744 Kepala Keluarga Suku Anak Dalam di Jambi. Konfliknya dimulai tahun 1985 dan berlarut karena sulitnya mempertemukan kepentingan korporasi dengan kepastian hukum yang diminta masyarakat," ungkapnya.

"Saya turun langsung dan bersikap tegas untuk menyelesaikan kasus ini. Alhamdulillah, Agustus lalu masalahnya selesai dan hari ini kita bisa saksikan sertifikat tersebut dibagikan," sambung Menteri Hadi.

Baca juga: Menteri Hadi Tjahjanto Tindak Tegas Oknum Pegawai yang Terjaring OTT

Dijelaskan Menteri Hadi, selain tanah-tanah yang dulunya merupakan konflik agraria, terdapat 119.699 sertifikat hasil program redistribusi pertanahan, diantaranya di Cilacap dan Cianjur.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2081 seconds (11.252#12.26)