Bansos Tak Tepat Sasaran, Dewan Jateng Minta Data Kemiskinan Diperbaiki
loading...
Program bansos pemerintah untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerimanya, disinyalir banyak yang tidak tepat sasaran.
A
A
A
SEMARANG - Program pemerintah berupa bantuan sosial (bansos) merupakan bagian dari usaha menyejahterakan masyarakat. Hanya saja, pemberian bansos yang bertujuan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerimanya, disinyalir banyak yang tidak tepat sasaran.
“Problem utamanya memang karena sampai saat ini data kemiskinan yang dimiliki pemerintah tidak valid 100 persen. Padahal kita memiliki BPS, kita memiliki Biro Kesra, bahkan kemudian pemerintah membentuk desk penanganan kemiskinan. Namun data yang digunakan tetap saja tidak valid,” tuturnya dalam talkshow di sebuah televisi swasta, Selasa (29/11/2022) kemarin.
Sukirman menjelaskan, dua tahun terakhir saat pandemi Covid-19, pemerintah menyalurkan berbagai macam Bansos ke berbagai elemen masyarakat. Bansos tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat, namun juga oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan bahkan oleh pemerintah desa. Namun dalam prakteknya banyak sekali salah sasaran, karena misalnya ada warga yang cenderung mampu bisa mendapatkan Bansos, namun yang tidak mampu justru tidak masuk data.
“Ini jadi perhatian penting bagi kita semua. Dan menurut kami, sumber masalahnya ada pada data yang tidak Valid. Pengawalan bersama oleh berbagai elemen masyarakat harus supaya bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Sukirman menambahkan, saat ini pemerintah telah memproses penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai patokan dalam penyaluran Bansos. Hanya saja, dilapangan masih terjadi data yang kuang pas dan perlu diperbaiki, karena sering kali tidak update. Dia mencontohkan, misalnya turun kelapangan pihaknya menemukan penerima bantuan yang rumahnya bagus, punya kendaraan bagus dan sebagainya.
“Dalam hal ini tim inspektorat harus turun ke lapangan melakukan pengawasan. Soal update kondisi, misalnya tahun kemarin masuk data, dan kondisinya memang berhak dapat, tapi alhamdulillah tahun ini kondisi perekonomiannya sudah membaik, kan bisa diganti dengan yang lain,” tukasnya.
Dalam penyusunan data Bansos, pihaknya menyadari bahwa kepala desa seringkali kerepotan. Disatu sisi, masyarakat berharapnya bisa dapat semua, namun disatu sisi jumlah penerimanya terbatas.
Tahun 2023 mendatang, Pemprov dan DPRD telah menyiapkan anggaran sebesar Rp437 miliar untuk bantuan sosial. Baik yang berupa rumah tidak layak huni, jamban , sanitasi, beasiswa anak2 tidak mampu dan sebagainya. “Mari kita kawal bersama supaya bantuan ini bisa tepat sasaran,” ucapnya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kesalahan penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp6,9 triliun. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 menyebut kesalahan penyaluran bansos terjadi pada bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial tunai (BST). (adv – anf)
“Problem utamanya memang karena sampai saat ini data kemiskinan yang dimiliki pemerintah tidak valid 100 persen. Padahal kita memiliki BPS, kita memiliki Biro Kesra, bahkan kemudian pemerintah membentuk desk penanganan kemiskinan. Namun data yang digunakan tetap saja tidak valid,” tuturnya dalam talkshow di sebuah televisi swasta, Selasa (29/11/2022) kemarin.
Sukirman menjelaskan, dua tahun terakhir saat pandemi Covid-19, pemerintah menyalurkan berbagai macam Bansos ke berbagai elemen masyarakat. Bansos tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat, namun juga oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan bahkan oleh pemerintah desa. Namun dalam prakteknya banyak sekali salah sasaran, karena misalnya ada warga yang cenderung mampu bisa mendapatkan Bansos, namun yang tidak mampu justru tidak masuk data.
“Ini jadi perhatian penting bagi kita semua. Dan menurut kami, sumber masalahnya ada pada data yang tidak Valid. Pengawalan bersama oleh berbagai elemen masyarakat harus supaya bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Sukirman menambahkan, saat ini pemerintah telah memproses penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai patokan dalam penyaluran Bansos. Hanya saja, dilapangan masih terjadi data yang kuang pas dan perlu diperbaiki, karena sering kali tidak update. Dia mencontohkan, misalnya turun kelapangan pihaknya menemukan penerima bantuan yang rumahnya bagus, punya kendaraan bagus dan sebagainya.
“Dalam hal ini tim inspektorat harus turun ke lapangan melakukan pengawasan. Soal update kondisi, misalnya tahun kemarin masuk data, dan kondisinya memang berhak dapat, tapi alhamdulillah tahun ini kondisi perekonomiannya sudah membaik, kan bisa diganti dengan yang lain,” tukasnya.
Dalam penyusunan data Bansos, pihaknya menyadari bahwa kepala desa seringkali kerepotan. Disatu sisi, masyarakat berharapnya bisa dapat semua, namun disatu sisi jumlah penerimanya terbatas.
Tahun 2023 mendatang, Pemprov dan DPRD telah menyiapkan anggaran sebesar Rp437 miliar untuk bantuan sosial. Baik yang berupa rumah tidak layak huni, jamban , sanitasi, beasiswa anak2 tidak mampu dan sebagainya. “Mari kita kawal bersama supaya bantuan ini bisa tepat sasaran,” ucapnya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kesalahan penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp6,9 triliun. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 menyebut kesalahan penyaluran bansos terjadi pada bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial tunai (BST). (adv – anf)
(ars)
Lihat Juga :
