Revisi RUU KSDAHE Mulai Dibahas Pemerintah Bersama DPR dan DPD
loading...
Menteri LHK Siti Nurbaya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Pemerintah dan DPD di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan pandangan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE). Hal ini disampaikan Menteri LHK pada Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Pemerintah dan DPD di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).
"Pandangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya inisiatif DPR dilakukan melalui format revisi sesuai dengan dokumen-dokumen dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas dan Badan Legislasi serta dokumen lain," kata Menteri Siti Nurbaya dalam keterangannya, Minggu (27/11/2022).
"Pemerintah berpendapat, bahwa substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih relevan untuk kondisi saat ini, namun memerlukan beberapa pengembangan seperti menyangkut aspek pengawasan dan beberapa treaties internasional yang dapat diakomodir. Sementara bagi keperluan agenda strategis nasional, secara umum sudah bisa terlayani," tambahnya.
Baca juga: Menteri LHK Dorong Kontribusi Generasi Muda Atasi Perubahan Iklim
Dijelaskan Menteri LHK, UU Nomor 5 Tahun 1990 telah menjadi acuan ketentuan-ketentuan terkait KSDAHE pada UU lain, antara lain UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang; UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Pandangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya inisiatif DPR dilakukan melalui format revisi sesuai dengan dokumen-dokumen dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas dan Badan Legislasi serta dokumen lain," kata Menteri Siti Nurbaya dalam keterangannya, Minggu (27/11/2022).
"Pemerintah berpendapat, bahwa substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih relevan untuk kondisi saat ini, namun memerlukan beberapa pengembangan seperti menyangkut aspek pengawasan dan beberapa treaties internasional yang dapat diakomodir. Sementara bagi keperluan agenda strategis nasional, secara umum sudah bisa terlayani," tambahnya.
Baca juga: Menteri LHK Dorong Kontribusi Generasi Muda Atasi Perubahan Iklim
Dijelaskan Menteri LHK, UU Nomor 5 Tahun 1990 telah menjadi acuan ketentuan-ketentuan terkait KSDAHE pada UU lain, antara lain UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang; UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Lihat Juga :
