KUPI II dan Signifikansi Fatwa Ramah Perempuan
Sabtu, 26 November 2022 - 13:59 WIB
loading...
A
A
A
Perjuangan ini bukan sepi dari telisik, tetapi telah nyata memberikan kontribusi yang dirasakan bagi sebagaian kalangan, termasuk para legislator dalam menetapkan kebijakan perundang-undangan.
Masih basah jejak sejarah perjuangan keadilan gender di Indonesia dalam memperjuangkan peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya bergaung dalam perjuangan RUU PKS (kini telah di undangkan dalam UU UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual).
Stigma anti islam, pro kemaksiatan hingga pergaulan bebas disematkan kepada pro pejuang UU TPKS saat itu. Narasi agama yang di bawa oleh pihak yang kontra memerlukan pandangan keagamaan yang menguatkan perjuangan UU TPKS beserta argument teologis yang ramah perempuan.
Dan, di sinilah KUPI memberikan sumbangsihnya, memberi amunisi argument teologis melalui fatwa atau pandangan keagamaan yang ramah perempuan dari para ulama perempuan.
Tentu, perjuangan mewarnai negeri dengan nilai keadilan relasi laki-laki dan perempuan di berbagai sendi kehidupan masih harus terus ditabuh. Hari ini fakta persoalan ketimpangan gender masih tinggi, mulai dari perkosaan, kawin paksa, kekerasan seksual hingga persoalan diskriminasi dan marginalisasi.
Semesta menanti fatwa keagamaan para ulama perempuan, yang prespektif ma’ruf-nya membawa kemaslahatan tanpa mengerdilkan kearifan budaya lokal dengan metode mubadalahnya, mentafsir ulang teks keagamaan menjadi lebih bernurani dan tidak mengecilkan perempuan.
Fatwa keagamaan yang bervisi keadilan yang bisa dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Semesta melabuhkan harapan pada Gerakan KUPI, untuk Meneguhkan Peran Ulama Perempuan untuk Peradaban yang Berkeadilan. Selamat berkongres KUPI II.
Masih basah jejak sejarah perjuangan keadilan gender di Indonesia dalam memperjuangkan peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya bergaung dalam perjuangan RUU PKS (kini telah di undangkan dalam UU UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual).
Stigma anti islam, pro kemaksiatan hingga pergaulan bebas disematkan kepada pro pejuang UU TPKS saat itu. Narasi agama yang di bawa oleh pihak yang kontra memerlukan pandangan keagamaan yang menguatkan perjuangan UU TPKS beserta argument teologis yang ramah perempuan.
Dan, di sinilah KUPI memberikan sumbangsihnya, memberi amunisi argument teologis melalui fatwa atau pandangan keagamaan yang ramah perempuan dari para ulama perempuan.
Tentu, perjuangan mewarnai negeri dengan nilai keadilan relasi laki-laki dan perempuan di berbagai sendi kehidupan masih harus terus ditabuh. Hari ini fakta persoalan ketimpangan gender masih tinggi, mulai dari perkosaan, kawin paksa, kekerasan seksual hingga persoalan diskriminasi dan marginalisasi.
Semesta menanti fatwa keagamaan para ulama perempuan, yang prespektif ma’ruf-nya membawa kemaslahatan tanpa mengerdilkan kearifan budaya lokal dengan metode mubadalahnya, mentafsir ulang teks keagamaan menjadi lebih bernurani dan tidak mengecilkan perempuan.
Fatwa keagamaan yang bervisi keadilan yang bisa dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Semesta melabuhkan harapan pada Gerakan KUPI, untuk Meneguhkan Peran Ulama Perempuan untuk Peradaban yang Berkeadilan. Selamat berkongres KUPI II.
(ynt)
Lihat Juga :
