Kemendagri Cari Format Terbaik terkait Wacana DKI Tanpa Wali Kota dan Bupati

Sabtu, 26 November 2022 - 06:38 WIB
loading...
Kemendagri Cari Format Terbaik terkait Wacana DKI Tanpa Wali Kota dan Bupati
Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal mengatakan Kemendagri tengah mencari format terbaik terkait sistem pemerintahan di DKI Jakarta apabila nantinya status Ibu Kota Negara (IKN) sudah berpindah ke Kalimantan. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mencari format terbaik terkait sistem pemerintahan di DKI Jakarta apabila nantinya status Ibu Kota Negara (IKN) sudah berpindah ke IKN Nusantara di Kalimantan.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal terkait wacana yang diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa perihal wacana DKI Jakarta akan dipimpin gubernur tanpa wali kota dan bupati setelah tak lagi berstatus Ibu Kota Negara. Baca juga: Banggar DPRD dan TAPD DKI Sepakati RAPBD 2023 Rp83,7 T

"Saat ini sedang terus dibahas format yang paling baik," ujar Safrizal, Jumat (25/11/2022).

Meskipun demikian, Safrizal tidak menjelaskan apa saja format yang akan dibahas.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berdiskusi dengan Suharso Monoarfa terkait nasib Jakarta setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN).

Salah satu yang dibahas adalah mengenai sistem pemerintahan di Jakarta nantinya. Suharso mengatakan rencananya Jakarta nantinya tetap dikepalai oleh gubernur namun tidak akan ada lagi wali kota atau bupati di Jakarta.

"Presiden juga memberi petunjuk pada kami sistem pemerintahan ke depan. Jadi sistem pemerintahan ke depan itu juga harus dipikirkan untuk Jakarta," kata Suharso melalui kanal YouTube Pemprov DKI, Kamis (24/11/2022) lalu. Baca juga: Diawali dari Sepeda Motor, Pemprov DKI Masifkan Mobil Dinas Berbasis Listrik Mulai 2023

"Jadi sistem pemerintahan ke depan di Jakarta tetap seperti hari ini jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota," terang Suharso.
(kri)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2720 seconds (11.210#12.26)