7 Isu Keumatan Fokus Muhammadyah, Standarisasi Agama sampai Spiritualitas Milenial

JAKARTA - Selain memilih ketua umum yang baru, Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo belum lama ini membahas sejumlah isu strategis, di antaranya menyangkut persoalan keumatan. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memaparkan ada tujuh isu keumatan yang dibahas pada muktamar.

Pertama, regimentasi agama atau standarisasi pemahaman agama oleh pemerintah, termasuk soal tata cara ubudiyah berdasarkan mazab tertentu. Menurut Mu’ti, saat ini muncul gejala paham agama tertentu yang disebabkan dominasi yang memiliki akses kepada kekuasaan.

"Seperti berusaha untuk dipaksakan atau dijadikan sebagai suatu faham agama yang melekat pada kekuasaan. Itu salah satu masalah yang serius dalam kita membangun kerukunan dan kebebasan beragama," ucapnya dalam wabinar Partai Perindo dengan tema Fokus Pembaruan Muhammadiyah Pasca Muktamar, Jumat (25/11/2022).

Baca juga: TGB Berharap Muhammadiyah Bersinergi Bangun Indonesia dan Umat

Kedua, membangun kesalehan digital. Hal ini didasari banyak umat muslim didapati gampang menyebar informasi viral tanpa cek dan ricek (tabayun) yang pada akhirnya hanya akan membawa fitnah. Hal ini pun harus ditangani.

Ketiga, memperkuat persatuan umat. Mu'ti menilai umat Islam belum mampu bekerja sama dengan baik. "Muhammadiyah ingin agar persatuan umum lebih mengakar pada sesuatu yang menajdi bagian dari umat Islam yang berbeda itu menjadi bagian dari kekuatan di tengah-tengah perbedaan yang ada," jelasnya.

Keempat, reformasi tata kelola filantropi Islam. Hal ini berkaca pada beberapa kasus lembaga filantropis yang tata kelolanya menyimpang.

"Malah jadi lembaga kapitalis yang mereka cari keuntungan dana ummat untuk kepentingan pribadi pengelola nya. Ada faktor di mana manajemen harus kita perbaiki," tuturnya.

Padahal, kata Abdul Mu'ti berdasarkan sejumlah survei lembaga di Inggris, Indonesia merupakan negara yang paling dermawan di dunia. Dimana, masyarakatnya memiliki tingkat kedemawanan tinggi. Namun, pada kenyataannya tata kelolanya bermasalah.

Kelima, isu beragama yang mencerahkan. Mu'ti menjelaskan gejala spiritualisasi agama saat meningkat, orang begitu bersemangat beragama dan semangat spiritualitas yang tinggi.

"Seperti jamur di musim hujan. Pesantren atau sekolah yang membuka tahfiz Qur'an. Tapi kalau hanya hafal tanpa memahami dan menjadikan Al-Qur'an sebagai etos untuk kemajuan? Orang beragama tidak dengan pengetahuan yang mendalam itu bisa jadi masalah sendiri dalam pandangan Muhammadiyah," jelasnya.



Keenam, otentisitas wasathiyah Islam atau moderasi sesuai kandungan surat Al-Baqarah ayat ke-143. Menurut Mu'ti, otentisitas wasathiyah Islam kini telah menjadi bagian dari program pemerintah. Otentisitas wasathiyah Islam dipromosikan sebagai Indonesian diplomacy in the world yang pada praktiknya berganti istilah menjadi moderasi beragama.

“Yang menjadi program pemerintah itu juga mengalami berbagai penyimpangan dari pengertiannya dan juga dari sisi semangatnya. Oleh sebab itu Muhammadiyah mengajak wasathiyah Islam ini kita kembalikan kepada pengertiannya yang otentik," ucapnya.

Ketujuh, berkaitan dengan spiritualitas generasi milenial. Mu'ti melihat ketertarikan generasi milenial terhadap agama masih rendah. Bukan hanya Islam namun, agama lain. Hal ini berdampak pada perilaku. "Moralitas mereka juga longgar. Kita harus memberikan perhatian serius, agar generasi milenial ini membangun bangsa," jelasnya.

Selain itu keumatan, Mu’ti menjelaskan Muktamar Muhammadiyah juga membahas 10 isu kebangsaan, yaitu penguatan peran strategis umat Islam dalam mencerahkan bangsa, penguatan perdamaian dan kesatuan bangsa, pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi yang substantif, serta optimalisasi pemanfaatan digital untuk mengatasi kesenjangan dan dakwah berkemajuan.,

Kemudian, penguatan literasi nasional; ketahanan keluarga sebagai basis kemajuan peradaban bangsa, penguatan kedaulatan pangan untuk pemerataan akses ekonomi, penguatan mitigas bencana dan dampak perubahan iklim, akses perlindungan bagi pekerja informal, hingga stunting.

Webinar ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod dan Ketua Harian DPP Perindo TGD Muhammad Zainul Majdi sebagai narasumber.