Komisi III DPR: Pemerintah Tunda Pengesahan RKUHP pada 22 November

Kemudian, pidana terkait narkotika yang harus disesuaikan dengan rencana kebijakan narkotika baru dalam RUU Narkotika; pidana lingkungan hidup yang harus menyesuaikan administrasi dalam hukum lingkungan; pemenuhan azas non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas dan penyesuaian nomenklatur; dan kohabitasi yang menjadi overkriminalisasi karena bukan menjadi ranah negara untuk menjadikannya sebagai pidana.

”Namun bagaimanapun proses legislasi merupakan proses politik sehingga harus ada proses pertarungan gagasan dan penghormatan atas keputusan yang nantinya diambil baik secara musyawarah maupun suara terbanyak,” katanya.

Fraksi Nasdem berharap sebanyak mungkin masukan baik dari fraksi maupun dari kalangan masyarakat sipil yang dapat diakomodasi dalam draft RKUHP dan disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR dan pemerintah. “Karena itu Fraksi Nasdem terus melakukan lobi dan meyakinkan fraksi lainnya dan tim pemerintah agar dapat menyempurnakan RKUHP,” ucapnya.

Soal bagaimana hasil pembahasan dan perbaikan RKUHP, menurut Tobas, hingga sampai kepada keputusan tentu hasilnya masih dinamis. Fraksi Nasdem akan menghormati proses yang berjalan sebagai suatu proses politik dan memberikan persetujuannya. “Namun tetap akan memberikan catatan-catatan apabila isu-isu perubahan yang fundamental dalam RKUHP masih belum dapat terakomodasi,” tandas Tobas.