Kementerian PPN/Bappenas Tekankan Pentingnya Program Pemberdayaan Berbasis Data
Sabtu, 19 November 2022 - 01:17 WIB
loading...
Kementerian PPPN/Bappenas RI menekankan pentingnya program pemberdayaan yang berbasis data. Foto/Ilustrasi/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI menggelar Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Talk (R-Talk) dengan tema “Mendorong Satu Data Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal”. R-Talk kali ini ingin menekankan pentingnya program pemberdayaan yang berbasis data.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Maliki mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara sosialisasi program Regsosek yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Indonesia membutuhkan basis data yang kuat dengan cakupan seluruh penduduk tanpa meninggalkan seorang pun (leaving no one behind). Basis data yang terintegrasi dan termutakhirkan dibutuhkan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti bagi pusat dan daerah hingga ke desa.
Kebutuhan data untuk mereformasi sistem perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan esktrem diimplementasikan melalui Regsosek sesuai amanat Presiden RI dalam Pidato Kenegaraan RUU APBN Tahun Anggaran 2023 tanggal 16 Agustus 2022.
Pelaksanaan Regsosek merupakan titik utama dalam perjalanan panjang Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan. Regsosek merupakan salah satu pilar utama Reformasi Sistem Perlindungan Sosial menuju lebih komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap berbagai goncangan ekonomi, kesehatan, sosial, dan alam.
"Hal ini juga telah menjadi prioritas pemerintah. Pendataan BPS sebagai awal pelaksanaan satu data Indonesia, banyak kearifan lokal dari Bali yang menginspirasi," kata Maliki dalam sambutan mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, pada Kamis, 17 November 2022 di Denpasar, Bali.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiashtana menuturkan, pendataan Regsosek sangat penting untuk mewujudkan satu data yang terintegrasi, supaya bisa mewujudkan pembangunan di Provinsi Bali. Baca: Regsosek Dimulai, 13.666 Petugas BPS Sumsel Datangi Rumah-rumah Warga
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Maliki mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara sosialisasi program Regsosek yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Indonesia membutuhkan basis data yang kuat dengan cakupan seluruh penduduk tanpa meninggalkan seorang pun (leaving no one behind). Basis data yang terintegrasi dan termutakhirkan dibutuhkan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti bagi pusat dan daerah hingga ke desa.
Kebutuhan data untuk mereformasi sistem perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan esktrem diimplementasikan melalui Regsosek sesuai amanat Presiden RI dalam Pidato Kenegaraan RUU APBN Tahun Anggaran 2023 tanggal 16 Agustus 2022.
Pelaksanaan Regsosek merupakan titik utama dalam perjalanan panjang Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan. Regsosek merupakan salah satu pilar utama Reformasi Sistem Perlindungan Sosial menuju lebih komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap berbagai goncangan ekonomi, kesehatan, sosial, dan alam.
"Hal ini juga telah menjadi prioritas pemerintah. Pendataan BPS sebagai awal pelaksanaan satu data Indonesia, banyak kearifan lokal dari Bali yang menginspirasi," kata Maliki dalam sambutan mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, pada Kamis, 17 November 2022 di Denpasar, Bali.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiashtana menuturkan, pendataan Regsosek sangat penting untuk mewujudkan satu data yang terintegrasi, supaya bisa mewujudkan pembangunan di Provinsi Bali. Baca: Regsosek Dimulai, 13.666 Petugas BPS Sumsel Datangi Rumah-rumah Warga
Lihat Juga :
