Wapres Sebut Tata Kelola Pemerintahan Alami Perbaikan, Korupsi Masih Stagnan
Selasa, 15 November 2022 - 08:11 WIB
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan saat ini tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami peningkatan dan perbaikan. Foto/Setneg
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan saat ini tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami peningkatan dan perbaikan. Namun, penanganan korupsi masih mengalami stagnan.
Wapres mengungkapkan hal ini berdasarkan data dari Bank Dunia terkait Worldwide Governance Indicators (WGI) untuk menilai tata kelola pemerintah lebih dari 220 negara. Ada enam indikator yang dipakai untuk menilai. Baca juga: Wapres Dorong Reformasi Internal Mahkamah Agung Cegah Hakim Korupsi
“Sebagai contoh, Worldwide Governance Indicators (WGI) mengukur enam dimensi, yaitu akuntabilitas publik, stabilitas politik dan kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, aturan hukum, dan tingkat korupsi. Ini enam indikator ini dinilai,” ujar Wapres dikutip dari keterangannya saat menghadiri acara di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (15/11/2022).
Pada enam indikator tersebut, WGI Indonesia tahun 2021 mengalami penguatan nilai dibanding dengan capaian tahun 2016. “Kecuali, nah masih ada kecualinya ternyata, pada indikator tingkat korupsi yang tetap, stagnan, masih stagnan, dan indikator stabilitas politik dan kekerasan yang nilainya turun.”
Untuk itu, Wapres mendorong agar Indonesia konsisten mengakselerasi langkah strategis dalam menata, memperbaiki, dan meningkatkan berbagai dimensi dalam tata kelola pemerintahan.
“Perbaikan tata kelola pemerintahan tentu tidak hanya dituntut di tingkat nasional, tapi juga di level daerah, termasuk tata kelola di tingkat Pemerintah Daerah Banten. Ini juga jadi indikasi, tapi saya tadi dapat laporan ada beberapa perbaikan-perbaikan, bahkan ada yang di atas rata-rata nasional,” jelasnya.
Mengingat, tambah Wapres, saat ini pelayanan publik sudah menjadi perhatian komunitas internasional. Sehingga, reformasi birokrasi diharapkan bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk pelayanan publik. Baca juga: Hakim Agung GS Tersangka, Pengamat Hukum: Peradilan Digerogoti Orang Dalam Bermental Koruptif
“Pelayanan publik yang baik juga menjadi perhatian komunitas internasional. Jadi bukan tidak dipantau orang kita, dunia juga memantau kita ternyata. Kualitas kelembagaan birokrasi dijadikan ukuran dan indikator pencapaian dari setiap negara. Ini ada yang ngawasin sekarang ini,” tutupnya.
Wapres mengungkapkan hal ini berdasarkan data dari Bank Dunia terkait Worldwide Governance Indicators (WGI) untuk menilai tata kelola pemerintah lebih dari 220 negara. Ada enam indikator yang dipakai untuk menilai. Baca juga: Wapres Dorong Reformasi Internal Mahkamah Agung Cegah Hakim Korupsi
“Sebagai contoh, Worldwide Governance Indicators (WGI) mengukur enam dimensi, yaitu akuntabilitas publik, stabilitas politik dan kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, aturan hukum, dan tingkat korupsi. Ini enam indikator ini dinilai,” ujar Wapres dikutip dari keterangannya saat menghadiri acara di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (15/11/2022).
Pada enam indikator tersebut, WGI Indonesia tahun 2021 mengalami penguatan nilai dibanding dengan capaian tahun 2016. “Kecuali, nah masih ada kecualinya ternyata, pada indikator tingkat korupsi yang tetap, stagnan, masih stagnan, dan indikator stabilitas politik dan kekerasan yang nilainya turun.”
Untuk itu, Wapres mendorong agar Indonesia konsisten mengakselerasi langkah strategis dalam menata, memperbaiki, dan meningkatkan berbagai dimensi dalam tata kelola pemerintahan.
“Perbaikan tata kelola pemerintahan tentu tidak hanya dituntut di tingkat nasional, tapi juga di level daerah, termasuk tata kelola di tingkat Pemerintah Daerah Banten. Ini juga jadi indikasi, tapi saya tadi dapat laporan ada beberapa perbaikan-perbaikan, bahkan ada yang di atas rata-rata nasional,” jelasnya.
Mengingat, tambah Wapres, saat ini pelayanan publik sudah menjadi perhatian komunitas internasional. Sehingga, reformasi birokrasi diharapkan bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk pelayanan publik. Baca juga: Hakim Agung GS Tersangka, Pengamat Hukum: Peradilan Digerogoti Orang Dalam Bermental Koruptif
“Pelayanan publik yang baik juga menjadi perhatian komunitas internasional. Jadi bukan tidak dipantau orang kita, dunia juga memantau kita ternyata. Kualitas kelembagaan birokrasi dijadikan ukuran dan indikator pencapaian dari setiap negara. Ini ada yang ngawasin sekarang ini,” tutupnya.
(kri)
Lihat Juga :
