Agar Timbulkan Efek Jera, Penegakan Hukum LHK Diperkuat
Minggu, 13 November 2022 - 14:12 WIB
loading...
A
A
A
Sudin menilai, anggaran untuk perlindungan hutan konservasi perlu ditingkatkan. Pasalnya anggaran yang tersedia masih sangat minim untuk mengelola kawasan hutan konservasi yang luasnya mencapai sekitar 24 juta hektare.
Sudin melanjutkan, dalam fungsi pengawasan, DPR juga mencermati kerja-kerja pemerintah dan memastikan fenomena yang terjadi di lapangan agar segera bisa ditindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran.
Sementara Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani menjelaskan, pelanggaran hukum LHK sesungguhnya adalah extraordinary crime (kejahatan hukum luar biasa) karena berdampak buruk pada masyarakat dan pendapatan negara.
Pelaku pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan seringkali dilakukan oleh organisasi yang rapi dan melibatkan orang kuat. Selain itu, pelaku pelanggaran lingkungan banyak yang lintas Negara.
Untuk itu, katanya, perlu kolaborasi antara semua pihak terutama dari seluruh institusi penegakan hukum.
"Kami berkolaborasi dengan baik dengan kepolisian, KPK, dan institusi penegakan hukum lainnya," kata Rasio.
Berkat kolaborasi yang baik dengan seluruh instanasi penegakan hukum, pihaknya bisa melakukan tindakan penegakan hukum yang kuat. Di antaranya 1.884 operasi penegakan hukum, pemberian 2.484 sanksi administsrasi untuk pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan, mengajukan 1.296 gugatan pidana, 31 gugatan perdata, serta 230 penyelesaian di luar pengadilan.
Sudin melanjutkan, dalam fungsi pengawasan, DPR juga mencermati kerja-kerja pemerintah dan memastikan fenomena yang terjadi di lapangan agar segera bisa ditindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran.
Sementara Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani menjelaskan, pelanggaran hukum LHK sesungguhnya adalah extraordinary crime (kejahatan hukum luar biasa) karena berdampak buruk pada masyarakat dan pendapatan negara.
Pelaku pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan seringkali dilakukan oleh organisasi yang rapi dan melibatkan orang kuat. Selain itu, pelaku pelanggaran lingkungan banyak yang lintas Negara.
Untuk itu, katanya, perlu kolaborasi antara semua pihak terutama dari seluruh institusi penegakan hukum.
"Kami berkolaborasi dengan baik dengan kepolisian, KPK, dan institusi penegakan hukum lainnya," kata Rasio.
Berkat kolaborasi yang baik dengan seluruh instanasi penegakan hukum, pihaknya bisa melakukan tindakan penegakan hukum yang kuat. Di antaranya 1.884 operasi penegakan hukum, pemberian 2.484 sanksi administsrasi untuk pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan, mengajukan 1.296 gugatan pidana, 31 gugatan perdata, serta 230 penyelesaian di luar pengadilan.
Lihat Juga :
