Desak Telusuri Siapa Produsen STB, Nurul Arifin: Ada yang Ambil Keuntungan, Harga STB Naik Terus!
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah sejak 2 November 2022 memadamkan siaran televisi analog dan terkesan memaksa rakyat untuk membeli set top box (STB) dengan harga yang terus naik. Padahal STB ini seharusnya dibagikan secara gratis dulu.
Pandangan ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin. Karenanya, Nurul Arifin menyayangkan di tengah masyarakat yang kesulitan, masih ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari penjualan STB ini.
"Realisasinya tidak sesuai dengan komitmen. Logikanya nih, saya beli 300 ribu, bahkan 350 ribuan, sudah naik," kata Nurul Arifin dalam Nurul Arifin dalam acara Dialetika Demokrasi bertajuk 'Hak Masyarakat dan Kebijakan Digitalisasi TV’ di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2022).
"Logikanya, kalau barang itu ada di pasar, harusnya yang menjadi kewajiban dari yang menjanjikan di Undang-Undang Ciptakerja, 6 juta itu harusnya udah selesai (dibagikan) dulu dong, baru sisanya dijual," tambahnya.
Baca juga: TV Analog Dimatikan dan STB Tak Gratis, Nurul Arifin: Kominfo Tidak Peka
Politikus Golkar ini mengungkapkan, adanya peralihan dari analog ke digital tersebut membuat rakyat benar-benar harus berpikir keras untuk mempunyai STB.
"Ini barangnya ke market dulu, rakyatnya teriak-teriak. Jadi ini sulap-sulap macam apa. Dijual dulu baru dibagi. Sampai kaya decoder yang dulu kita punya pengalaman dari tv nasional ke tv swasta harus pakai decoder, sampai akhirnya decoder itu tidak bermanfaat," tegasnya.
"Jadi Anda jangan jualan dulu, kalau ada sisa baru dijual. Kan barangnya sama, produsennya coba kita telusurilah. Produsen STB ini siapa?" tutupnya.
Sebelumnya, Kominfo menyampaikan, bahwa ada bantuan STB yang berasal dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) untuk Rumah Tangga Miskin Ekstrem (RTM).
"Bantuan STB hanya untuk RTM yang nama dan alamatnya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial," ujar Kominfo dalam keterangannya.
Kominfo juga mengaku bahwa penerapan Analog Switch Off (ASO) di Jabodetabek terselenggara setelah hampir 100 persen RTM menerima bantuan STB dari komitmen LPS.
Pandangan ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin. Karenanya, Nurul Arifin menyayangkan di tengah masyarakat yang kesulitan, masih ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari penjualan STB ini.
"Realisasinya tidak sesuai dengan komitmen. Logikanya nih, saya beli 300 ribu, bahkan 350 ribuan, sudah naik," kata Nurul Arifin dalam Nurul Arifin dalam acara Dialetika Demokrasi bertajuk 'Hak Masyarakat dan Kebijakan Digitalisasi TV’ di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2022).
"Logikanya, kalau barang itu ada di pasar, harusnya yang menjadi kewajiban dari yang menjanjikan di Undang-Undang Ciptakerja, 6 juta itu harusnya udah selesai (dibagikan) dulu dong, baru sisanya dijual," tambahnya.
Baca juga: TV Analog Dimatikan dan STB Tak Gratis, Nurul Arifin: Kominfo Tidak Peka
Politikus Golkar ini mengungkapkan, adanya peralihan dari analog ke digital tersebut membuat rakyat benar-benar harus berpikir keras untuk mempunyai STB.
"Ini barangnya ke market dulu, rakyatnya teriak-teriak. Jadi ini sulap-sulap macam apa. Dijual dulu baru dibagi. Sampai kaya decoder yang dulu kita punya pengalaman dari tv nasional ke tv swasta harus pakai decoder, sampai akhirnya decoder itu tidak bermanfaat," tegasnya.
"Jadi Anda jangan jualan dulu, kalau ada sisa baru dijual. Kan barangnya sama, produsennya coba kita telusurilah. Produsen STB ini siapa?" tutupnya.
Sebelumnya, Kominfo menyampaikan, bahwa ada bantuan STB yang berasal dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) untuk Rumah Tangga Miskin Ekstrem (RTM).
"Bantuan STB hanya untuk RTM yang nama dan alamatnya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial," ujar Kominfo dalam keterangannya.
Kominfo juga mengaku bahwa penerapan Analog Switch Off (ASO) di Jabodetabek terselenggara setelah hampir 100 persen RTM menerima bantuan STB dari komitmen LPS.
(maf)