KPK Hibahkan Rp30 Miliar Aset Negara kepada TNI AU
Selasa, 08 November 2022 - 12:29 WIB
loading...
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo memuji langkah KPK yang menghibahkan aset negara kepada TNI AU. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan aset Rp30.940.375.000 (Rp30 miliar) kepada TNI AU. Aset yang berasal dari barang rampasan tindak pidana korupsi itu diserahkan KPK kepada TNI AU melalui Kementerian Pertahanan di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa (8/11/2022).
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan aset berupa tanah diserahkan setelah melewati mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP)/hibah. Ia mengatakan upaya tersebut merupakan pemanfaatan aset barang rampasan dari tindak pidana korupsi, yang tepat guna kepada lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
“Serah terima ini adalah bagian dari semangat membangun Indonesia dan semangat membantu tugas-tugas TNI AU,” kata Firli melalui keterangan resminya, Selasa (8/11/2022).
Baca juga: Terkena OTT KPK, Rektor Unila Diperiksa Intensif di KPK
Firli mengungkapkan, Aset yang diterima TNI AU kali ini merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan atas nama terpidana Anas Urbaningrum yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian, ia melanjutkan, aset recovery itu juga berasal dari penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas nama Emirsyah Satar yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Jenis barang berupa sebidang tanah seluas 639 m2; bangunan rumah seluas 236,28 m2, 134 m2, dan 331,38 m2; bangunan musala 8,64 m2; dan bangunan pendopo 68m2. Aset ini berada di Jalan Teluk Semangka Blok C9 Kav. No. 1 Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur," terang Firli.
"Kemudian sebidang tanah seluas 374 m2; bangunan rumah seluas 532,5 m2; dan bangunan pos satpam seluas 4,76 m2 di Jalan Pinang Merah II Blok SK Persil No. 7-8, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan," lanjut Firli.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo memuji langkah KPK yang menghibahkan aset negara kepada TNI AU.
“Forum ini bukti kerja sama Kementerian Pertahanan cq TNI AU, KPK, dan Kementerian Keuangan sesuai bidang perannya masing-masing. Sehingga hari ini, TNI AU mendapatkan bantuan aset barang rampasan negara berupa tanah dan bangunan yang berada di dua lokasi Jaksel dan Jaktim,” ujar Fadjar.
Sebagai informasi, KPK juga membuka kesempatan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk bisa memanfaatkan barang rampasan dari pelaku tindak pidana korupsi yang didapatkan oleh KPK. Pemanfaatan barang rampasan tersebut melalui cara sewa, pinjam pakai, ataupun kerja sama pemanfaatan.
“Untuk mengoptimalkan barang rampasan KPK, selain melalui lelang dan PSP/hibah, dalam waktu dekat KPK melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) akan mulai melaksanakan Pemanfaatan Barang Rampasan (paras) dengan menyewakan aset rampasan yang nantinya bsia diakses melalui situs: paras.kpk.go.id secara terbuka dan transparan,” kata Firli.
Untuk diketahui, Kegiatan ini sejalan dengan ketentuan PMK No. 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang telah diubah menjadi PMK No. 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan aset berupa tanah diserahkan setelah melewati mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP)/hibah. Ia mengatakan upaya tersebut merupakan pemanfaatan aset barang rampasan dari tindak pidana korupsi, yang tepat guna kepada lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
“Serah terima ini adalah bagian dari semangat membangun Indonesia dan semangat membantu tugas-tugas TNI AU,” kata Firli melalui keterangan resminya, Selasa (8/11/2022).
Baca juga: Terkena OTT KPK, Rektor Unila Diperiksa Intensif di KPK
Firli mengungkapkan, Aset yang diterima TNI AU kali ini merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan atas nama terpidana Anas Urbaningrum yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian, ia melanjutkan, aset recovery itu juga berasal dari penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas nama Emirsyah Satar yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Jenis barang berupa sebidang tanah seluas 639 m2; bangunan rumah seluas 236,28 m2, 134 m2, dan 331,38 m2; bangunan musala 8,64 m2; dan bangunan pendopo 68m2. Aset ini berada di Jalan Teluk Semangka Blok C9 Kav. No. 1 Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur," terang Firli.
"Kemudian sebidang tanah seluas 374 m2; bangunan rumah seluas 532,5 m2; dan bangunan pos satpam seluas 4,76 m2 di Jalan Pinang Merah II Blok SK Persil No. 7-8, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan," lanjut Firli.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo memuji langkah KPK yang menghibahkan aset negara kepada TNI AU.
“Forum ini bukti kerja sama Kementerian Pertahanan cq TNI AU, KPK, dan Kementerian Keuangan sesuai bidang perannya masing-masing. Sehingga hari ini, TNI AU mendapatkan bantuan aset barang rampasan negara berupa tanah dan bangunan yang berada di dua lokasi Jaksel dan Jaktim,” ujar Fadjar.
Sebagai informasi, KPK juga membuka kesempatan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk bisa memanfaatkan barang rampasan dari pelaku tindak pidana korupsi yang didapatkan oleh KPK. Pemanfaatan barang rampasan tersebut melalui cara sewa, pinjam pakai, ataupun kerja sama pemanfaatan.
“Untuk mengoptimalkan barang rampasan KPK, selain melalui lelang dan PSP/hibah, dalam waktu dekat KPK melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) akan mulai melaksanakan Pemanfaatan Barang Rampasan (paras) dengan menyewakan aset rampasan yang nantinya bsia diakses melalui situs: paras.kpk.go.id secara terbuka dan transparan,” kata Firli.
Untuk diketahui, Kegiatan ini sejalan dengan ketentuan PMK No. 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang telah diubah menjadi PMK No. 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
(muh)
Lihat Juga :
