Tolak Kenaikan PT 7%, PPP: Semakin Banyak Suara Hilang
Selasa, 07 Juli 2020 - 19:22 WIB
loading...
A
A
A
Jika dalam Pemilu 2024 mendatang anak kenaikan PT, menurut Arwani, akan ada problem mendasar, yaitu semakin banyak suara yang hilang. “Semakin banyak suara yang tidak terkonversi menjadi kursi. Artinya apa? Ada problem kalau kita menaikkan PT itu justru melahirkan disproporsionalitas. Alih-alih untuk menaikkan kelas demokrasi kita, tapi justru yang kita lihat adalah warna politik, keragaman politik kita itu semakin mengecil dan semakin menyempit,” katanya.
Menurut Arwani, dalam menyusun RUU Pemilu, memilih anggota DPR dan Presiden hanya sasaran antara. Sasaran finalnya adalah terpilihnya anggota DPR dan Presiden bagaimana mampu menjaga Indonesia, NKRI, Pancasila, termasuk kebhinekaan. “Saya khawatir kalau kita mengikuti arus bahwa kalau menaikkan PT itu berarti juga naikkan kelas demokrasi kita, saya khawatir nasib kearifan lokal, keragaman politik kita yang justru itu menjadi modal kuat dari tegaknya NKRI itu semakin hari semakin terkikis,” tuturnya.
Arwani mengingatkan bahwa jangan sampai ujungnya adalah penyederhanaan partai politik seperti era Orde Baru. “Cuma caranya beda. Kalau dulu sudah segini saja, kalau sekarang melalui regulasi, melalui peraturan perundang-undangan dipaksa untuk ada penyederhanaan politik atau penyederhanaan warna-warna politik itu,” katanya.
Menurut Arwani, dalam menyusun RUU Pemilu, memilih anggota DPR dan Presiden hanya sasaran antara. Sasaran finalnya adalah terpilihnya anggota DPR dan Presiden bagaimana mampu menjaga Indonesia, NKRI, Pancasila, termasuk kebhinekaan. “Saya khawatir kalau kita mengikuti arus bahwa kalau menaikkan PT itu berarti juga naikkan kelas demokrasi kita, saya khawatir nasib kearifan lokal, keragaman politik kita yang justru itu menjadi modal kuat dari tegaknya NKRI itu semakin hari semakin terkikis,” tuturnya.
Arwani mengingatkan bahwa jangan sampai ujungnya adalah penyederhanaan partai politik seperti era Orde Baru. “Cuma caranya beda. Kalau dulu sudah segini saja, kalau sekarang melalui regulasi, melalui peraturan perundang-undangan dipaksa untuk ada penyederhanaan politik atau penyederhanaan warna-warna politik itu,” katanya.
(dam)
Lihat Juga :
