LSI Denny JA: 74% Kondisi Ekonomi Masyarakat Memburuk

JAKARTA - Pandemi COVID-19 menimbulkan turunnya perekonomian mayoritas masyarakat. Hasil riset yang dilakukan LSI Denny JA , kecemasan publik terhadap kondisi ekonomi berada di zona merah.

Sebesar 74,8 % publik menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka saat pandemi virus corona lebih buruk dan bahkan jauh lebih buruk dibandingkan masa sebelum COVID-19. Hanya 22,4% yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah dibandingkan masa sebelum COVID-19. Dan hanya di bawah 2,2% yang menyatakan kondisi ekonomi mereka lebih baik.

Survei tersebut dilakukan LSI Denny JA secara tatap muka pada 8-15 Juni 2020, menggunakan 8.000 responden di 8 provinsi besar di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Provinsi Bali. Sementara margin of error sekitar 2,05 %. Survei menggunakan riset kualitatif (analisis media dan indepth interview) untuk memperkuat temuan dan analisa.( )

"Mereka yang menyatakan kondisi ekonomi buruk merata di hampir semua segmen. Baik mereka yang kelas ekonomi atas maupun wong cilik, berpendidikan tinggi maupun rendah, tua maupun muda, dan semua konstituen partai politik," ujar peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa saat merilis hasil survei bertajuk Kecemasan Publik Di Zona Merah? di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Pada segmen ekonomi, semakin rendah tingkat ekonominya semakin tinggi persepsi bahwa kondisi ekonomi mereka memburuk. Pada segmen ekonomi bawah, mereka yang menyatakan ekonomi memburuk sebanyak 81,3%. Sementara mereka yang merasa ekonomi tak berubah sebesar 15,8%. Tak hanya segmen ekonomi bawah, pada segmen ekonomi atas, mereka yang berpendapatan di atas Rp4,5 juta/bulan, sebanyak 59,9% menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka memburuk. Namun terdapat 37,3% responden yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah.

Pada segmen pendidikan, semakin rendah tingkat pendidikan semakin tinggi pula persepsi bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada segmen mereka yang terpelajar, pernah kuliah atau di atasnya, mereka yang menyatakan ekonomi buruk sebanyak 62,5%. Sementara mereka yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah sebanyak 34,3%. Pada segmen pendidikan rendah, mereka yang hanya lulus SD atau dibawahnya, sebanyak 78,8% menyatakan kondisi ekonomi mereka memburuk. "Dan hanya sebesar 18,4% yang menyatakan kondisi ekonomi mereka sama saja atau tidak berubah," kata Ardian Sopa.( )

Pada segmen gender, baik laki-laki maupun perempuan, rata-rata di atas 70% yang menyatakan bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada segmen penganut agama, rata-rata di atas 70%, di semua penganut agama yang menyatakan bahwa ekonomi mereka memburuk.

Pada segmen usia, baik mereka yang usia muda di bawah 40 tahun, maupun mereka yang berusia tua di atas 40 tahun, rata-rata di atas 70% menyatakan bahwa ekonomi mereka memburuk. "Mayoritas konstituen partai politik pun menyatakan bahwa ekonomi mereka memburuk," katanya.

Pada segmen pemilih PDIP, partai pemenang pemilu, sebanyak 77,8% menyatakan bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada konstituen Golkar, sebanyak 74,2% menyatakan ekonomi mereka memburuk. Pada segmen pemilih PKS, yang biasanya pemilih muslim kelas menengah yang tinggal di kota, sebanyak 70,7% menyatakan bahwa ekonomi mereka memburuk.

"Mereka yang menyatakan kondisi ekonomi memburuk juga mayoritas di pemilih Jokowi-Maruf maupun pemilih Prabowo-Sandiaga Uno. Di pemilih Jokowi-Maruf, sebanyak 76,3% menyatakan ekonomi mereka memburuk. Sementara di pemilih Prabowo-Sandiaga, sebanyak 74,2% menyatakan kondisi ekonomi mereka memburuk di tengah pandemi COVID-19," katanya. ( )

Enam bulan dilanda pandemi Covid-19, tingkat kecemasan publik atas kondisi ekonomi mereka berada di zona merah. Mayoritas mereka menyatakan ekonomi mereka memburuk (diatas 70%), dan mayoritas khawatir bahwa mereka tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok mereka (diatas 80%). “Sepanjang LSI Denny JA melakukan survei opini publik sejak tahun 2003, tak pernah ada kecemasan publik setinggi ini,” tutur Ardian Sopa.

Karena itu, menurut Ardian, pemerintah sebaiknya menghindari untuk membuat kebijakan yang makin memperburuk kondisi ekonomi warga. Kondisi masyarakat saat ini, ibarat rumput kering yang mudah terbakar. "Persepsi publik berpotensi mengubah krisis kesehatan menjadi krisis sosial dan politik. Pemerintah dibantu sektor swasta sebaiknya fokus untuk mengerahkan segala upaya menghidupkan kembali sentra-sentra ekonomi," katanya.