Tingkatkan Permohonan Kekayaan Intelektual, DJKI Luncurkan Program Unggulan Tahun 2023
loading...
A
A
A
Kelima, Prioritas Nasional KI Komunal, upaya pemberdayaan KI komunal untuk dimanfaatkan secara luas melalui promosi dalam basis data KI komunal Indonesia.
Selanjutnya, pada program unggulan ketiga, yaitu penyelesaian permohonan HKI terdapat tiga program turunan. Pertama, Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek) yang merupakan upaya mewujudkan pelayanan publik di bidang merek yang lebih cepat tepat dan handal.
Kedua, Penerapan ISO 9001:2015 di lingkungan DJKI. Hal ini bentuk komitmen DJKI dalam memberikan pelayanan yang berstandar internasional dalam hal ketepatan waktu dan kualitas layanan. Ketiga, Sertifikasi ISO 27001 Keamanan sistem IT Upaya DJKI dalam meningkatkan standar kualitas layanan KI berbasis elektronik.
Pada program unggulan yang keempat yaitu, menyelesaikan penanganan aduan pelanggaran HKI, DJKI akan melakukan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Hal ini merupakan upaya meminimalisir dan mengurangi peredaran barang tiruan dan bajakan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran KI.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengatakan bahwa hadirnya berbagai inovasi tersebut, tentunya DJKI tidak dapat melaksanakan seluruhnya tanpa sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholdernya. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan terus bergandengan tangan dalam upaya ini.
“Dengan program kerja di bidang KI yang tidak hanya diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tetapi juga oleh Kantor Wilayah, maka saya memerintahkan agar kinerja 2023 fokus pada peningkatan permohonan KI nasional,” pungkas Razilu.
Sebagai informasi selama 2022, DJKI juga telah berhasil melaksanakan 37 kegiatan Mobile IP Clinic (MIC) di 33 provinsi Indonesia. MIC yang diikuti 9.747 orang ini memiliki peran strategis untuk bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder daerah lainnya sebagai bukti dan bentuk negara hadir dalam memberikan layanan yang lebih dekat kepada masyarakat.
Selanjutnya, pada program unggulan ketiga, yaitu penyelesaian permohonan HKI terdapat tiga program turunan. Pertama, Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek) yang merupakan upaya mewujudkan pelayanan publik di bidang merek yang lebih cepat tepat dan handal.
Kedua, Penerapan ISO 9001:2015 di lingkungan DJKI. Hal ini bentuk komitmen DJKI dalam memberikan pelayanan yang berstandar internasional dalam hal ketepatan waktu dan kualitas layanan. Ketiga, Sertifikasi ISO 27001 Keamanan sistem IT Upaya DJKI dalam meningkatkan standar kualitas layanan KI berbasis elektronik.
Pada program unggulan yang keempat yaitu, menyelesaikan penanganan aduan pelanggaran HKI, DJKI akan melakukan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Hal ini merupakan upaya meminimalisir dan mengurangi peredaran barang tiruan dan bajakan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran KI.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengatakan bahwa hadirnya berbagai inovasi tersebut, tentunya DJKI tidak dapat melaksanakan seluruhnya tanpa sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholdernya. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan terus bergandengan tangan dalam upaya ini.
“Dengan program kerja di bidang KI yang tidak hanya diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tetapi juga oleh Kantor Wilayah, maka saya memerintahkan agar kinerja 2023 fokus pada peningkatan permohonan KI nasional,” pungkas Razilu.
Sebagai informasi selama 2022, DJKI juga telah berhasil melaksanakan 37 kegiatan Mobile IP Clinic (MIC) di 33 provinsi Indonesia. MIC yang diikuti 9.747 orang ini memiliki peran strategis untuk bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder daerah lainnya sebagai bukti dan bentuk negara hadir dalam memberikan layanan yang lebih dekat kepada masyarakat.
(ars)
Explore More