alexametrics

Berantakan, Struktur dan Seleksi Penyelenggara Pemilu Perlu Ditata

loading...
Berantakan, Struktur dan Seleksi Penyelenggara Pemilu Perlu Ditata
Feri Amsari. Foto/facebook
A+ A-
JAKARTA - Struktur lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) belum ideal. Proses seleksi terhadap komisionernya perlu lebih disederhanakan agar mereka bisa bekerja secara independen.

Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, selama ini waktu penyelengara pemilu habis dengan hal-hal yang njelimet. Misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari ini rapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Besoknya, sidang di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

KPU juga harus menghadiri sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal yang sama juga terjadi pada Bawaslu. Lembaga pimpinan Abhan itu menjadi pengawas proses penyelenggaraan pemilu dan majelis hakim pelanggaran kepemiluan. Namun, bisa dipanggil DKPP sebagai teradu.

(Baca: Punya Dana Rp10,7 Miliar, Ketua DKPP Ngaku Tak Gajian dari Awal 2020)



“Ini menunjukan proses penataan struktur organisasi penyelenggara pemilu berantakan,” ujar Feri dalam diskusi daring dengan tema “Membedah Pemikiran Topo Santoso Tentang Penanganan Pelanggaran dan Lembaga Penyelenggara Pemilu, Selasa (7/7/2020).

Feri menerangkan KPU itu dirancang sebagai lembaga yang independen. Walaupun makna independen itu masih menjadi perdebatan. Namun, sebagian besar ahli mengatakan independen itu merdeka, mandiri, dan bebas.



Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas itu menjelaskan independen itu harus dimulai dari proses seleksi para komisionernya. Dia mengkritik proses seleksi melibatkan eksekutif dan DPR.

(Baca: KPU Minta Anggaran Pilkada 2020 Tahap Kedua Cair Agustus)
halaman ke-1 dari 2
Ikuti Kuis Berhadiah Puluhan Juta Rupiah di SINDOnews
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak