Erick Thohir Dinilai Tengah Bangun Sinergi BUMN dengan TNI- Polri
Minggu, 05 Juli 2020 - 23:51 WIB
loading...
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Belakangan ini muncul isu tentang kekhawatiran kembalinya dwi fungsi ABRI menyusul adanya beberapa perwira TNI dan Polri diangkat menjadi direksi ataupun komisaris BUMN .
Isu ini menjadi isu lanjutan yang menghantam menteri BUMN, Erick Thohir, sejak mantan koleganya di tim pemenangan Jokowi-Amin, Adian Napitupulu mempertanyakan kinerjanya beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, isu tentang rangkap jabatan TNI/Polri/ASN di tubuh BUMN juga berembus kencang.
Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI), HM Lukman Edy MSi menilai salah alamat jika banyaknya rangkap jabatan di BUMN itu dialamatkan ke pak Erick. “Itu kan analisis Ombudsman terhadap konfigurasi BUMN zaman Bu Rini,” ujarnya di Jakarta, Senin 6 Juli 2020.
Analisa rangkap jabatan pejabat kemeterian dengan Komisaris di BUMN yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia adalah hasil evaluasi terhadap BUMN masa jabatan Rini Suwandi sebagai menteri BUMN.
Di era Erick Thohir dinilainya justru jauh berkurang. Langkah itu merupakan bagian dari upaya Erick untuk konsisten menjalankan visi efisiensinya.
Mengenai beberapa pekerjaan BUMN yang berhubungan dengan representasi di Kementerian Lembaga, menjadi wajar dan bahkan harus ada perwakilan dari lembaga yang bersangkutan.
Beberapa Kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan pekerjaan BUMN seperti PUPR, Perhubungan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perkebunan, menjadi wajar kalau pemerintah meletakkan beberapa pejabatnya menjadi bagian di BUMN.
Isu ini menjadi isu lanjutan yang menghantam menteri BUMN, Erick Thohir, sejak mantan koleganya di tim pemenangan Jokowi-Amin, Adian Napitupulu mempertanyakan kinerjanya beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, isu tentang rangkap jabatan TNI/Polri/ASN di tubuh BUMN juga berembus kencang.
Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI), HM Lukman Edy MSi menilai salah alamat jika banyaknya rangkap jabatan di BUMN itu dialamatkan ke pak Erick. “Itu kan analisis Ombudsman terhadap konfigurasi BUMN zaman Bu Rini,” ujarnya di Jakarta, Senin 6 Juli 2020.
Analisa rangkap jabatan pejabat kemeterian dengan Komisaris di BUMN yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia adalah hasil evaluasi terhadap BUMN masa jabatan Rini Suwandi sebagai menteri BUMN.
Di era Erick Thohir dinilainya justru jauh berkurang. Langkah itu merupakan bagian dari upaya Erick untuk konsisten menjalankan visi efisiensinya.
Mengenai beberapa pekerjaan BUMN yang berhubungan dengan representasi di Kementerian Lembaga, menjadi wajar dan bahkan harus ada perwakilan dari lembaga yang bersangkutan.
Beberapa Kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan pekerjaan BUMN seperti PUPR, Perhubungan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perkebunan, menjadi wajar kalau pemerintah meletakkan beberapa pejabatnya menjadi bagian di BUMN.
Lihat Juga :
