Nasdem Digoyang Isu Reshuffle, PAN Ungkit Asman Abnur Mundur dari Kabinet
loading...
Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto menanggapi isu reshuffle kabinet setelah adanya pernyataan salah seorang politikus Nasdem bahwa Anies Baswedan merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto:MPI
A
A
A
JAKARTA - Kursi menteri Partai Nasdem digoyang isu reshuffle kabinet setelah adanya pernyataan salah seorang politikusnya bahwa Anies Baswedan merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun mengakui ada partai politik (parpol) di koalisi pemerintah yang meminta Nasdem untuk keluar.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto mengakui bahwa hal ini berkaitan dengan dinamika jelang Pilpres 2024. "Jadi saya kira begini, kalau persoalan ini tidak terlepas dinamika pilpres," ujar Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2022).
Yandri menilai keberlangsungan kabinet Jokowi kemungkinannya akan diwarnai dengan komitmen parpol koalisi, apakah seiring sejalan dengan Jokowi untuk 2024. Kemudian, itu menjadi sebuah patokan bagi Jokowi untuk mengevaluasi karena PAN juga mengalaminya jelang Pilpres 2019.
"Karena PAN pernah pengalaman dulu PAN gabung dengan Pak Jokowi. Ketika PAN tidak mendukung Pak Jokowi, Bang Asman (Asman Abnur, red) keluar dari menteri, mengundurkan diri. Itu contoh yang baik," ujarnya.
Sekadar diketahui, Asman Abnur mundur dari jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Selasa, 15 Agustus 2018. Keputusan Asman Abnur itu setelah PAN memutuskan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Bukan bermaksud untuk mendorong Nasdem melakukan hal serupa, Yandri menceritakan bahwa saat itu PAN memilih sikap elegan bahwa kalau memang sudah tidak sejalan dengan Jokowi, partainya memilih mundur ketimbang dimundurkan. "Nah ini bisa kejadian mundur atau dimundurkan oleh Pak Jokowi bilamana ada parpol mungkin tidak sejalan dengan Pak Jokowi, bisa jadi kan," kata Yandri.
Namun demikian, kata Yandri, keputusan itu kembali pada parpol masing-masing, termasuk nanti apakah Jokowi akan melakukan reshuffle atau tidak, karena itu merupakan hak prerogatif Jokowi. Tapi, ia menegaskan bahwa kalaupun Jokowi pada akhirnya melakukan evaluasi dan melakukan reshuffle kabinet, tidak perlu diributkan.
"Menambah atau mengurangi menteri, menambah atau mengurangi koalisi parpol kan hak dia. Jadi menurut saya tidak perlu diganggu gugat hak Pak Jokowi itu. Kalau menurut Pak Jokowi ini koalisi perlu dikurangi ya terima tidak bisa juga ini kan, atau dipertahankan ya terima juga. Intinya kita serahkan penuh kepada Pak Jokowi," tegas Wakil Ketua MPR ini.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto mengakui bahwa hal ini berkaitan dengan dinamika jelang Pilpres 2024. "Jadi saya kira begini, kalau persoalan ini tidak terlepas dinamika pilpres," ujar Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2022).
Yandri menilai keberlangsungan kabinet Jokowi kemungkinannya akan diwarnai dengan komitmen parpol koalisi, apakah seiring sejalan dengan Jokowi untuk 2024. Kemudian, itu menjadi sebuah patokan bagi Jokowi untuk mengevaluasi karena PAN juga mengalaminya jelang Pilpres 2019.
"Karena PAN pernah pengalaman dulu PAN gabung dengan Pak Jokowi. Ketika PAN tidak mendukung Pak Jokowi, Bang Asman (Asman Abnur, red) keluar dari menteri, mengundurkan diri. Itu contoh yang baik," ujarnya.
Sekadar diketahui, Asman Abnur mundur dari jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Selasa, 15 Agustus 2018. Keputusan Asman Abnur itu setelah PAN memutuskan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Bukan bermaksud untuk mendorong Nasdem melakukan hal serupa, Yandri menceritakan bahwa saat itu PAN memilih sikap elegan bahwa kalau memang sudah tidak sejalan dengan Jokowi, partainya memilih mundur ketimbang dimundurkan. "Nah ini bisa kejadian mundur atau dimundurkan oleh Pak Jokowi bilamana ada parpol mungkin tidak sejalan dengan Pak Jokowi, bisa jadi kan," kata Yandri.
Namun demikian, kata Yandri, keputusan itu kembali pada parpol masing-masing, termasuk nanti apakah Jokowi akan melakukan reshuffle atau tidak, karena itu merupakan hak prerogatif Jokowi. Tapi, ia menegaskan bahwa kalaupun Jokowi pada akhirnya melakukan evaluasi dan melakukan reshuffle kabinet, tidak perlu diributkan.
"Menambah atau mengurangi menteri, menambah atau mengurangi koalisi parpol kan hak dia. Jadi menurut saya tidak perlu diganggu gugat hak Pak Jokowi itu. Kalau menurut Pak Jokowi ini koalisi perlu dikurangi ya terima tidak bisa juga ini kan, atau dipertahankan ya terima juga. Intinya kita serahkan penuh kepada Pak Jokowi," tegas Wakil Ketua MPR ini.
(rca)
Explore More