Kursi Menteri Nasdem Digoyang, Johnny Plate Senggol Menteri Ngebet Nyapres

JAKARTA - Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka belakangan setelah seorang politisi Nasdem membuat pernyataan bahwa Anies Baswedan adalah antitesis Joko Widodo (Jokowi). Itu sebabnya isu reshuffle kali ini menggoyang jatah kursi menteri Nasdem di pemerintahan Jokowi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G. Plate menegaskan Nasdem memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi atau calon lain di level manapun tanpa syarat dan tanpa mahar.

"Dari Nasdem sudah jelas menyampaikan setiap kali Nasdem memberikan dukungan untuk pencalonan, baik anggota legislatif maupun eksekutif, kepala daerah maupun presiden, ada dua yang jadi tekanan.Yang pertama tanpa syarat, kedua tanpa mahar," kata Johnny kepada wartawan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Senin (17/10/2022) malam.

Nasdem, lanjut Johnny, dari awal sudah mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi yang didukung oleh konstitusi. Tidak boleh hak prerogatif itu diutak-atik siapa pun. Presiden boleh berdiskusi dengan kelompok masyarakat manapun, tapi hak reshuffle tetap ada pada presiden.



"Itu hak prerogatif yang tidak boleh diutak atik oleh siapapun juga bahwa Presiden berdiskusi dengan komponen masyarakat itu kewenangan dan haknya Presiden, keputusan mutlak ada di Presiden dan Nasdem punya komitmen untk mendukung pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin atau kabinet Indonesia maju secara sungguh-sungguh sampai akhir masa tugasnya dengan baik dengan hasil yang baik," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini.

Johnny meyakini isu reshuffle diciptakan media massa, bukan Presiden Jokowi. Sebab bila presiden memang menginginkan, setiap saat reshuffle kabinet bisa dilakukan. Johnny lalu menyinggung menteri-menteri Jokowi ingin menjadi capres.

Dia mempertanyakan sikap menteri tersebut karena dapat memecah konsentrasi. Mana yang akan difokuskan? Menjadi menteri atau menjadi capres? Kalau menjadi capres, sebaiknya dia meletakan jabatannya sebagai menteri.

"Sekarang kalau kita bacara situasi kan ada menteri yang juga berpotensi capres. Nanti kepada menteri yang bersangkutan mau fokus yang mana? Mau menteri atau jadi capres? Apabila yang bersangkutan fokus padsa capres maka akan meletakan jabatannya sebagai menteri," ungkapnya.

Dia melihat, dalam situasi isu reshuffle mengemuka, pembahasan mengenai menteri yang ingin maju capres menjadi normal. Dan apabila menteri itu tetap mempertahankan jabatan di kabinet dan juga berkeinginan menjadi capres, tinggal Presiden Jokowi melihat efektivitasnya, itu kewenangan presiden dan tidak harus diprovokasi dengan isu.