Kursi Menteri Nasdem Digoyang, Johnny Plate Senggol Menteri Ngebet Nyapres

JAKARTA - Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka belakangan setelah seorang politisi Nasdem membuat pernyataan bahwa Anies Baswedan adalah antitesis Joko Widodo (Jokowi). Itu sebabnya isu reshuffle kali ini menggoyang jatah kursi menteri Nasdem di pemerintahan Jokowi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G. Plate menegaskan Nasdem memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi atau calon lain di level manapun tanpa syarat dan tanpa mahar.

"Dari Nasdem sudah jelas menyampaikan setiap kali Nasdem memberikan dukungan untuk pencalonan, baik anggota legislatif maupun eksekutif, kepala daerah maupun presiden, ada dua yang jadi tekanan.Yang pertama tanpa syarat, kedua tanpa mahar," kata Johnny kepada wartawan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Senin (17/10/2022) malam.

Nasdem, lanjut Johnny, dari awal sudah mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi yang didukung oleh konstitusi. Tidak boleh hak prerogatif itu diutak-atik siapa pun. Presiden boleh berdiskusi dengan kelompok masyarakat manapun, tapi hak reshuffle tetap ada pada presiden.

Baca juga: PDIP Vs Nasdem Memanas, Akankah Berujung Reshuffle Kabinet?

"Itu hak prerogatif yang tidak boleh diutak atik oleh siapapun juga bahwa Presiden berdiskusi dengan komponen masyarakat itu kewenangan dan haknya Presiden, keputusan mutlak ada di Presiden dan Nasdem punya komitmen untk mendukung pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin atau kabinet Indonesia maju secara sungguh-sungguh sampai akhir masa tugasnya dengan baik dengan hasil yang baik," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini.

Johnny meyakini isu reshuffle diciptakan media massa, bukan Presiden Jokowi. Sebab bila presiden memang menginginkan, setiap saat reshuffle kabinet bisa dilakukan. Johnny lalu menyinggung menteri-menteri Jokowi ingin menjadi capres.

Dia mempertanyakan sikap menteri tersebut karena dapat memecah konsentrasi. Mana yang akan difokuskan? Menjadi menteri atau menjadi capres? Kalau menjadi capres, sebaiknya dia meletakan jabatannya sebagai menteri.

"Sekarang kalau kita bacara situasi kan ada menteri yang juga berpotensi capres. Nanti kepada menteri yang bersangkutan mau fokus yang mana? Mau menteri atau jadi capres? Apabila yang bersangkutan fokus padsa capres maka akan meletakan jabatannya sebagai menteri," ungkapnya.

Dia melihat, dalam situasi isu reshuffle mengemuka, pembahasan mengenai menteri yang ingin maju capres menjadi normal. Dan apabila menteri itu tetap mempertahankan jabatan di kabinet dan juga berkeinginan menjadi capres, tinggal Presiden Jokowi melihat efektivitasnya, itu kewenangan presiden dan tidak harus diprovokasi dengan isu.



"Namun apabila pertahankan menteri dan tetap capres, pak presiden yang akan ukur efektifitasnya. Apabila itu ditolerir dan efektif why not? (kenapa tidak?) Itu kewenangan presiden. Why should worry? (kenapa harus khawatir?) Kenapa kita provoke (provokasi) masyarakar. Itu hal yang sudah semestinya berlangsung dan berjalan," papar Johnny.

Johnny menegaskan bahwa soal reshuffle ini Presiden mempunyai strategi sendiri karena kewenangan presiden. Pernyataannya itu ditujukan kepada menteri yang berkeinginan jadi capres, mereka akan fokus ke tugasnya di kabinet atau sebagai capres. Jika fokus sebagai capres dan meninggalkan jabatannya di kabinet, tentu presiden perlu menggantinya dengan yang baru.

"Yang saya sampaikan tadi adalah bukan dari sisi presiden, dari sisi calonnya. Ya sekali lagi tolong cermat ya, dari sisi calon karena ada calon presiden yang dari menteri maka calonnya yang mempertimbangkan, apakah mau fokus ke dua-duanya sebagai menteri dan sebagai calon presiden, ataukah fokus pada calon presiden," terangnya.

"Apabila fokus pada calon presiden dan menanggalkan tugasnya sebagai menteri maka tugas itu harus diganti dan diisi itulah reshuffle kabinet, pergantian para menteri kan," tegas Johnny.