Teknologi Maju, Kelompok Teroris Tinggalkan Metode Tatap Muka

Pencegahan penyebaran paham radikal terorisme menjadi tanggung jawab semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat termasuk di antaranya organisasi masyarakat.

Organisasi Kemasyarakatan (ormas) seperti Pemuda Pancasila diharapkan terus ikut untuk berperan serta untuk membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme agar tidak menyebar di masyarakat.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar saat acara Talkshow Sinergi BNPT dan Pemuda Pancasila dalam Rangka Membangun Kesiapsiagaan Nasional yang diselenggarakan di Kantor BNPT Jakarta, Jumat 3 Juli 2020 dalam siara pers yang diterima SINDOnews.

“Pemuda Pancasila adalah aset bangsa yang terdiri atas para pemuda-pemudi Indonesia yang bisa menjadi partner pemerintah, dalam hal ini BNPT dalam rangka Kesiapsiagaan Nasional dan juga Kontra Radikalisasi untuk terus turut serta mencegah penyebaran paham radikal terorisme di masyarakat,” tutur Boy Rafli. ( )

Boy Rafli menuturkan, dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, kelompok-kelompok radikal terorisme itu semakin lama telah meninggalkan metode face to face atau bertemu langsung untuk menyebarakan paham tersebut.

Saat ini kelompok tersebut sudah memanfaatkan internet sebagai sarana untuk menyebarkan paham mereka kepada masyarakat luas. “Mereka juga memanfaatkan channel-channel dari media sosial dan dalam hal tertentu bahkan mereka sangat senang ketika media mainstream memuat berita yang memberikan panggung kepada mereka,” kata mantan Kepala Divisi Humas Polri itu.

Oleh karena itu, lanjut di, seluruh komponen bangsa, termasuk ormas Pemuda Pancasila dan ormas lainnya bersama-sama dengan pemerintah harus melakukan upaya bersama agar segala bentuk ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila tidak sampai mendominasi di ruang publik.

“Karena jika mereka sampai dominan di ruang publik, kita khawatir anak-anak muda kita nanti akan memilih itu ketimbang ideologi Pancasila yang merupakan ideologi dan juga merupakan darsar negara kita,” kata mantan Kapolda Papua tersebut.

Karena itu, alumni Akpol 1988 itu berharap agar Pemuda Pancasila sebagai organisasi masyarakat yang memiliki basis massa besar di seluruh wilayah Indonesia dapat membantu BNPT untuk mengingatkan para generasi muda bahwa memang ada paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila.

“Itulah kita berharap Pemuda Pancasila, kita sama-sama mengingatkan generasi muda kita bahwa hari ini memang ada paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila. Hal ini dapat kita identifikasi kepada mereka-mereka yang mulai menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang dimaksud itu bukan hanya kekerasan secara fisik, tetapi juga kekerasan kata-kata yang bisa mempengaruhi generasi muda kita untuk kemudian melakukan aksi kekerasan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila KPH Japto Soelistyo Soerjosoemarno menyampaikan apresiasinya kepada Kepala BNPT yang telah mengundang Pemuda Pancasila dan melakukan talkshow bersama.

“Dalam 40 tahun terakhir usia Pemuda Pancasila, baru kali ini kami diundang oleh pemerintah dan yang mengundang itu adalah BNPT. Terkait dengan terorisme sendiri sebetulnya bisa dilihat, jika ada suatu organisasi yang Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)-nya bertentangan dengan Pancasila maka bisa saja itu kemudian disebut organisasi teroris dan sebagainya,” ujar Japto.

Menurut dia, dalam hal beragama, kalau ada yang fanatik itu sebenarnya adalah hal normal. Namun yang tidak boleh itu adalah yang ekstrem, yakni menganggap diri paling benar. Dan hal ini tentunya tidak bisa diselesaikan oleh BNPT saja.

“Karena ekstrem itu, dia menganggap dirinya yang paling benar, ini yang kemudian jadi masalah. Masalah ini sendiri tidak bisa hanya diselesaikan oleh BNPT saja. Tetapi semua menteri, gubernur hingga bupati, wali kota juga harus ikut bertanggung jawab. Maka para Kepala Daerah itu harus komunikasi dengan warganya, diajak ngobrol,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, SE, MBA, menjelaskan untuk mencegah generasi muda terpapar paham radikal terorisme diperlukan pendekatan khusus.

“Perlu pendekatan khusus jika ingin merangkul generasi milenial agar tidak terkena paham radikal terorisme itu, karena anak muda saat ini menggandrungi gadget dan media sosial. Maka perlu ditekankan melalui media yang sama bahwa Indonesia yang memiliki nilai-nilai filosofi Pancasila, Kebhinnekaan yang saling menghargai dan toleransi yang tinggi,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini.