Penjabat Gubernur Jakarta Harapan Pelaku Usaha

Terlebih dalam proses pemulihan ekonomi di DKI Jakarta sangat dibutuhkan situasi yang kondusif, aman, dan tenang sehingga tidak mengganggu psikologi pelaku usaha. Seiring tahapan Pemilu 2024 yang sudah mulai berjalan sangat diharapkan penjabat gubernur mampu menciptakan suasana politik yang sejuk, tidak menimbulkan kegaduhan sehingga berbagai sektor usaha dan jasa beraktivitas seperti biasa.

Hal yang tidak kalah penting ialah agar penjabat gubernur tidak memiliki agenda-agenda tertentu atau mendukung calon tertentu. Ini harus dihindari agar tidak terjadi curiga-mencurigai yang pada akhirnya menciptakan suhu politik yang tidak kondusif yang mengganggu psiokologi pelaku usaha.

Fokus utama dan prioritas yang harus dilakukan penjabat gubernur DKI Jakarta adalah mengawal proses pemulihan ekonomi Jakarta di tengah turbulensi perekonomian nasional dan global yang penuh ketidakpastian. Pelaku usaha sangat menginginkan agar figur penjabat gubernur DKI Jakarta adalah yang komunikatif, responsif dan informatif ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha.

Adanya komunikasi yang aktif dalam bentuk pertemuan berkala dengan pelaku usaha yang diwakili organisasi pengusaha sangat dinantikan sehingga ada sarana para pelaku usaha menyampaikan berbagai aspirasi, saran, dan tantangan yang dihadapi untuk selanjutnya direspons dalam bentuk kebijakan. Dengan demikian, berbagai sektor usaha sebagai penggerak perekonomian Jakarta tetap tumbuh positif dan produktif.

Dampak gejolak ekonomi global dan nasional terhadap perekonomian Jakarta harus cepat direspons dan diantisipasi agar target pertumbuhan ekonomi Jakarta 2022 di kisaran 5,3-6,1% (yoy) dapat tercapai dan mampu menekan laju angka pengangguran yang saat ini di angka 8% dan kemiskinan di angka 4,69%.

Heru Budi Hartono Sosok yang Tepat
Penunjukan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan sudah sangat tepat dan sesuai harapan pelaku usaha, sebagaimana hasil focus group discussion yang diselenggarakan oleh DPD HIPPI DKI Jakarta pada 20 September 2022.

Sebagai pejabat yang pernah berkarier di Pemprov DKI Jakarta Heru dinilai sudah memahami karateristik kota Jakarta sebagai kota jasa. Sebagai pejabat yang pernah menjadi wali kota Jakarta Utara, kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri, secara leadership Heru sudah memiliki kapabilitas yang mumpuni.

Artinya, ketika memulai tugas sebagai penjabat gubernur tidak perlu adaptasi atau penyesuaian lagi, langsung bisa bekerja karena sudah mengenal birokrasi Pemprov DKI Jakarta dari tingkat provinsi, wali kota, kecamatan sampai tingkat kelurahan.

Sebagai kepala Setpres, komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait serta forkopimda dipastikan semakin efektif dan produktif untuk kelancaran berbagai program pembangunan kota Jakarta. Berbagai kebijakan yang diambil agar senantiasa berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga pelaku usaha memiliki kepastian hukum

Dalam memasuki masa transisi perpindahan ibu kota ke Kalimantan ke depan, pelaku usaha berharap agar dilibatkan dalam menyusun blueprint yang menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi nasional, termasuk dalam merevisi UU Nomor 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta yang segera berproses. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Heru sebagai penjabat gubernur proses pemulihan perekonomian Jakarta berjalan baik, mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi nasional dan global yang tidak pasti

Atas nama pelaku usaha, kami sangat mengapresiasi kinerja dan prestasi selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Ahmad Riza Patria. Sejumlah pembangunan yang sangat dibutuhkan warga Jakarta direalisasikan seperti Jaklingko,Go Green, Formula E, dan Jakarta International Stadium yang merupakan kebanggaan warga Jakarta.

Kita berharap agar prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta dengan melanjutkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder sebagai kunci berhasilnya berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan.