Waspada, Muhammadiyah Jangan Tergoda Politik Praktis
Rabu, 12 Oktober 2022 - 07:34 WIB
loading...
A
A
A
Organisasi Gerakan Kesejahteraan Sosial
Meminjam pikiran Pradana Boy, seorang cendekiawan muda Muhammadiayah, dalam mengkaji aktivitas dan dinamika Muhammadiyah dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama Muhammadiyah sebagai suatu gerakan, kedua Muhammadiyah sebagai suatu pemikiran, ketiga Muhammadiyah sebagai suatu organisasi.
Khusus dalam konteks Muhammadiyah sebagai suatu gerakan, di dalamnya dapat dirinci ke dalam empat dimensi gerakan Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, yakni bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan pemurnian Islam, yang dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Alquran dan Sunah.
Kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan intelektual, yakni bertujuan untuk mengembalikan roh intelektual Islam dan membanguan peradaban serta pembaharuan Islam terutama dalam arus pemikiran Islam modern.
Ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan politik moral, yakni bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, akan tetapi bertujuan untuk menjaga moral dan etika politik. Keempat, Muhammadiyah sebagai gerakan kesejahteraan sosial, yakni bahwa tujuan dari Muhammadiyah adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang bebas dari kemiskinan dan kebodohan, dan sebagainya. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan kesejahteraan sosial.
Jika menurut UU Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Maka sesungguhnya aktivitas gerakan kesejahteraan sosial Muhammadiyah ditujukan untuk kondisi tersebut.
Tentu saja Muhammadiyah menyadari bahwa gerakan sosial dalam mencapai masyarakat yang sejahtera tidak harus dilakukan melalui jalan kekerasan. Karena itu, gerakan kesejahteraan sosial Muhammadiyah bercorak emansipatoris.
Waspadai Godaan Politik Praktis
Pelaksanaan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah ini memang berada dalam nuansa kehangatan politik di Indonesia. Menjelang Pemilu 2024, suhu politik sudah cenderung mulai menghangat, bahkan memanas. Para elite partai politik (parpol) sudah mulai bergerilya untuk mencari dukungan politik.
Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar kedua dari jumlah anggotanya di Indonesia, tentu saja menjadi target incaran para elite politik untuk mendapatkan dukungan dan restu. Dalam aspek tertentu, dukungan dan restu dari Muhammadiyah bisa menjadi sebuah garansi untuk mendapatkan simpati dari kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya.
Harus ditegaskan bahwa Muhammadiyah itu bukan organisasi politik, sehingga Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis. Muhammadiyah berpolitik itu iya, tapi Muhammadiyah, sekali lagi, tidak terlibat dalam politik praktis. Sejarah memberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa upaya menyeret Muhammadiyah ke dalam politik praktis justru akan sangat merugikan Muhammadiyah itu sendiri.
Meminjam pikiran Pradana Boy, seorang cendekiawan muda Muhammadiayah, dalam mengkaji aktivitas dan dinamika Muhammadiyah dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama Muhammadiyah sebagai suatu gerakan, kedua Muhammadiyah sebagai suatu pemikiran, ketiga Muhammadiyah sebagai suatu organisasi.
Khusus dalam konteks Muhammadiyah sebagai suatu gerakan, di dalamnya dapat dirinci ke dalam empat dimensi gerakan Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, yakni bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan pemurnian Islam, yang dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Alquran dan Sunah.
Kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan intelektual, yakni bertujuan untuk mengembalikan roh intelektual Islam dan membanguan peradaban serta pembaharuan Islam terutama dalam arus pemikiran Islam modern.
Ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan politik moral, yakni bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, akan tetapi bertujuan untuk menjaga moral dan etika politik. Keempat, Muhammadiyah sebagai gerakan kesejahteraan sosial, yakni bahwa tujuan dari Muhammadiyah adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang bebas dari kemiskinan dan kebodohan, dan sebagainya. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan kesejahteraan sosial.
Jika menurut UU Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Maka sesungguhnya aktivitas gerakan kesejahteraan sosial Muhammadiyah ditujukan untuk kondisi tersebut.
Tentu saja Muhammadiyah menyadari bahwa gerakan sosial dalam mencapai masyarakat yang sejahtera tidak harus dilakukan melalui jalan kekerasan. Karena itu, gerakan kesejahteraan sosial Muhammadiyah bercorak emansipatoris.
Waspadai Godaan Politik Praktis
Pelaksanaan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah ini memang berada dalam nuansa kehangatan politik di Indonesia. Menjelang Pemilu 2024, suhu politik sudah cenderung mulai menghangat, bahkan memanas. Para elite partai politik (parpol) sudah mulai bergerilya untuk mencari dukungan politik.
Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar kedua dari jumlah anggotanya di Indonesia, tentu saja menjadi target incaran para elite politik untuk mendapatkan dukungan dan restu. Dalam aspek tertentu, dukungan dan restu dari Muhammadiyah bisa menjadi sebuah garansi untuk mendapatkan simpati dari kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya.
Harus ditegaskan bahwa Muhammadiyah itu bukan organisasi politik, sehingga Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis. Muhammadiyah berpolitik itu iya, tapi Muhammadiyah, sekali lagi, tidak terlibat dalam politik praktis. Sejarah memberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa upaya menyeret Muhammadiyah ke dalam politik praktis justru akan sangat merugikan Muhammadiyah itu sendiri.
Lihat Juga :
