Survei LKSP: Mayoritas Publik Setuju Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan
Minggu, 05 Juli 2020 - 14:52 WIB
loading...
Kartu Prakerja. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga menganggap, langkah pemerintah menghentikan pelatihan Kartu Prakerja sesuai dengan keinginan mayoritas publik. Keputusan menghentikan program itu juga sejalan dengan hasil survei lembaganya yang memotret kecenderungan publik.
Dia menuturkan, dalam hasil survei tersebut, mayoritas responden (61,94 persen) tidak setuju dengan program Kartu Prakerja. Sementara, yang sepakat 38,06 persen. "Yang tidak setuju beralasan warga lebih membutuhkan bantuan tunai atau modal kerja (44,33 persen), pelatihan bisa diperoleh gratis online (28,79 persen), tidak ada perusahaan yang siap menampung (17,60 persen), pelatihan tidak jelas arahnya (1,69 ), celah korupsi baru (1,62 persen)," papar Astriana kepada wartawan, Minggu (5/7/2020).
Menurut dia, alasan lain (3.76 persen) pemerintah harusnya membuka lapangan kerja baru, lebih baik fokus penanganan pandemi, tidak semua pengangguran dapat mengikuti, hanya pencitraan, bantuan pangan lebih prioritas, mendidik masyarakat malas bekerja, menguntungkan pihak tertentu, beda prioritas antar daerah, pelatihan sekaligus modal usaha. (Baca juga: Dinilai Bermasalah, Program Kartu Prakerja Harus Dirombak Total ).
Sementara, lanjut Astriana, yang setuju Kartu Prakerja beralasan membantu korban PHK (46,46 persen), meningkatkan keterampilan (32,07 persen), melatih warga yang baru mencari kerja (20,33 persen). Alasan lain bentuk diperjelas, membantu pekerja sementara selama menganggur, membantu warga yang tidak berijazah mendapat pekerjaan, membuka lapangan kerja baru, memudahkan pendataan pencari kerja, penggunaannya harus sesuai tujuannya.
Astriana mengatakan, yang menjadi pertimbangan penghentian program Kartu Prakerja saat ini adalah rekomendasi KPK yang lebih bersifat pencegahan korupsi. Sementara, papar Astriana, alasan celah korupsi jauh lebih kecil dibandingkan beberapa alasan lain.
Dia menuturkan, dalam hasil survei tersebut, mayoritas responden (61,94 persen) tidak setuju dengan program Kartu Prakerja. Sementara, yang sepakat 38,06 persen. "Yang tidak setuju beralasan warga lebih membutuhkan bantuan tunai atau modal kerja (44,33 persen), pelatihan bisa diperoleh gratis online (28,79 persen), tidak ada perusahaan yang siap menampung (17,60 persen), pelatihan tidak jelas arahnya (1,69 ), celah korupsi baru (1,62 persen)," papar Astriana kepada wartawan, Minggu (5/7/2020).
Menurut dia, alasan lain (3.76 persen) pemerintah harusnya membuka lapangan kerja baru, lebih baik fokus penanganan pandemi, tidak semua pengangguran dapat mengikuti, hanya pencitraan, bantuan pangan lebih prioritas, mendidik masyarakat malas bekerja, menguntungkan pihak tertentu, beda prioritas antar daerah, pelatihan sekaligus modal usaha. (Baca juga: Dinilai Bermasalah, Program Kartu Prakerja Harus Dirombak Total ).
Sementara, lanjut Astriana, yang setuju Kartu Prakerja beralasan membantu korban PHK (46,46 persen), meningkatkan keterampilan (32,07 persen), melatih warga yang baru mencari kerja (20,33 persen). Alasan lain bentuk diperjelas, membantu pekerja sementara selama menganggur, membantu warga yang tidak berijazah mendapat pekerjaan, membuka lapangan kerja baru, memudahkan pendataan pencari kerja, penggunaannya harus sesuai tujuannya.
Astriana mengatakan, yang menjadi pertimbangan penghentian program Kartu Prakerja saat ini adalah rekomendasi KPK yang lebih bersifat pencegahan korupsi. Sementara, papar Astriana, alasan celah korupsi jauh lebih kecil dibandingkan beberapa alasan lain.
Lihat Juga :
