Stafsus Presiden Yakin Target Jokowi Soal Kendaraan Listrik Tercapai

JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Diaz Hendropriyono mengaku yakin penggunaan kendaraan listrik di Indonesia tercapai pada 2025. Dia melihat Indonesia menjadi pangsa pasar yang potensial.

Hal itu dikatakan Diaz usai menghadiri kegiatan 'Ready to eMove B20' di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (4/10/2022). Hadir dalam kegiatan itu, Menhub Budi Karya Sumadi, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus.

Dia mengatakan, saat ini, kendaraan listrik seperti roda dua lebih diprioritaskan dibanding kendaraan roda empat. "Perusahaan motor listrik sekarang sudah ada 35 perusahaan dengan kapasitas 1 juta unit per tahun. Dibanding kalau mobil itu baru ada 3 perusahaan produsen mobil listrik. Kapasitasnya baru sekitar 14 ribuan unit per tahun," kata Diaz.





"Lalu dari segi harga, motor listrik itu lebih murah ya, lebih terjangkau daripada mobil listrik. Artinya dengan angka yang sedemikian, kita melihat untuk mendorong target presiden kita bisa dorong pengadopsian atau transisi ke motor listrik. Fokusnya lebih ke motor listrik, sehingga target dari presiden ini bisa lebih cepat tercapai," imbuhnya.

Lebih lanjut Diaz mengatakan, promosi dan pendekatan juga sudah dilakukan terhadap para perusahaan jasa transportasi online. Diharapkan, nantinya perusahaan-perusahaan tersebut sudah beralih ke kendaraan listrik untuk pengembangan bisnis mereka.

"Artinya dengan bantuan dari perusahaan-perusahaan transportasi dan ekspedisi kita bisa lebih cepat mencapai target yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, begitu," jelas Diaz.

Diaz juga mengatakan, pemerintah terus mendorong agar regulasi kendaraan listrik segera diputuskan. Menurutnya, hal ini penting untuk memberi kepastian dan kesadaran kepada masyarakat tentang perlunya mengurangi emisi karbon.

"Kalau kesadaran cuma, ‘eh pakai motor, pakai motor’, itu mungkin susah. Tapi kita harus dengan insentif. Artinya ada pengurangan pajak, atau insentif-insentif lain yang bisa lebih bebas ganjil genap. Jadi mendorongnya dengan kebijakan-kebijakan enggak bisa hanya bilang bahwasanya ‘ayo dong sadar lingkungan’. Menurut saya itu enggak cukup," pungkasnya.